Harus Memantapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

258
Afif Nurhidayat - Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Afif Nurhidayat - Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo

RADARSEMARANG.COM, PEKERJAAN – rumah (PR) terdekat Pemkab Wonosobo masih sama. Yakni harus mampu menanggulangi angka kemiskinan. Selain itu, sejumlah pekerjaan terdekat yakni pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebagai nadi ekonomi masyarakat luas.

Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat menilai, Pemkab Wonosobo hari ini terus berjalan, namun sejumlah program harus dimantapkan. Terutama menyangkut kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.

“Persoalan yang sedang dihadapi menyangkut kemiskinan sejak pemerintahan sebelumnya, Sehingga masalah harus ditangani keberlanjutan,” katanya.

Afif mengatakan, Pemkab Wonosobo tahun 2019 akan fokus memantapkan penanggulangan kemiskinan, maka apa yang dirasakan masyarakat tentang hal tersebut bisa tertangani dan bisa menyentuh masyarakat. “Program pembangunan harus mampu menyentuh masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan,” katanya.

Untuk mengurai tersebut, Afif memberikan masukan kepada Pemkab Wonosobo untuk fokus dan detail. Dia mencontohkan data jumlah warga miskin harus divalidasi ke lapangan. Misalnya dengan mengecek lokasi kecamatan, desa, dusun, dan memastikan siapa yang masuk kategori masyarakat miskin. Sehingga program-program Pemkab dapat menyentuh langsung kepada sasaran.

“Data BPS harus diuji dengan cara didetailkan di lapangan, sehingga program kegiatan kena sasaran,” katanya.

Menurut Afif, di Wonosobo, tidak ada alasan pembangunan tidak berjalan. Karena kondisi saat ini dalam kondisi aman, sehingga pembangunan harus terus berjalan. Jalan rusak, fasilitas umum yang kurang, menjadi tanggung jawab bersama. Maka pembangunan harus berjalan. “Kalau kondisi aman, maka tidak ada alasan pembangunan tidak berjalan, stabilitas keamanan terjamin, maka pemerintah akan membangun dengan mudah.”

Dikatakan Afif, kondisi pemerintahan berjalan, dukungan masyarakat dan birokrasi juga berjalan. Maka prioritas pembangunan juga harus berjalan. Tugas Pemkab adalah memastikan program yang sudah direncanakan dilaksanakan secara baik. Sehingga target pembangunan tercapai. “Kekurangan wajar, manusia banyak kekurangan. Program kemiskinan sudah masuk dalam perencanaan, tinggal dijalankan,” katanya.

Pada sektor pendidikan, Afif menjelaskan, Pemkab harus memiliki program prioritas dan terencana. Sehingga sumberdaya manusia meningkat dan mampu mengikis potensi kemiskinan. Karena salah satu indikator kemiskinan masuk dalam pelayanan kesehatan. “Program wajib belajar harus digalakkan secara kencang, sehingga semangat belajar tumbuh dalam masyarakat,” ujarnya.

Mengenai kemiskinan, harus ada data pilah secara jelas sampai dengan orang per orang. Kemudian strategi penanganan sampai tingkat paling bawah harus melibatkan RT dan RW, karena mereka yang mengetahui kondisi sebenarnya masuk dalam kategori miskin atau tidak. Karena terdapat data yang berbeda dalam pendataan jumlah warga miskin.

“Maka harus divalidasi sehingga mana yang masuk zona merah kategori miskin, mana yang tidak. Apa yang dibutuhkan agar program mampu menanggulangi kemiskinan,” jelasnya. (ali/ton)