Kades Dituding Monopoli Dana Desa

1305
MUDAH RUSAK-Salah satu warga menunjukkan talud di Dusun Gintung yang mudah rusak ketika dicongkel dengan tangan kosong. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
MUDAH RUSAK-Salah satu warga menunjukkan talud di Dusun Gintung yang mudah rusak ketika dicongkel dengan tangan kosong. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN—Puluhan warga Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menggelar protes terkait pembangunan talud senilai Rp 282 juta di Dusun Gintung yang menggunakan Dana Desa. Kepala Desa Langensari Laila Nur azizah dituding melakukan monopoli proyek dan diminta membongkar talud yang sudah rusak.

Warga menilai, pembangunan talud tidak melibatkan warga dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa. Selain itu, talud sepanjang 727 meter dengan lebar 40 sentimeter dan tinggi 90 sentimeter tidak sesuai standar kualitas mutu. Warga mengancam akan melapor ke Polres Pekalongan dan Kejari Pekalongan jika tidak ada perbaikan pembangunan.

Ketua TPK Desa Langensari Edisud mengatakan, proyek pembangunan desa yang menggunakan anggaran Dana Desa seharusnya dilakukan oleh TPK Desa dengan melibatkan warga masyarakat sebagai pekerjanya. Namun selama 2 tahun terakhir, semua proyek pembangunan Dana Desa dikerjakan oleh kepala desa dan suaminya. TKP dan warga desa tidak dilibatkan.

“Secara tertulis memang saya sebagai Ketua TPK Desa, namun dalam pelaksanaan di lapangan, saya tidak dilibatkan langsung, baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun pembelanjaan material,” ungkap Edisud, Minggu (22/7).

Pelibatan TPK hanya sebatas formalitas, namun tidak diberi kewenangan apa pun. Termasuk mengawasi uang Dana Desa yang digunakan oleh pihak desa. Menurut Edisud, semua uang dana desa dipegang penuh oleh kades, termasuk dalam pembelanjaan material dan pembayaran tukang.

Edisud juga menjelaskan,yang membuat warga kecewa, kualitas talud sangat buruk. Padahal proyek ini telah menggunakan Dana Desa sebesar Rp 118.617.200 pada tahap pertama dan Rp 93.282.800 di tahap dua. “Coba lihat kualitas bangunan talud ini. Hanya dengan diremas dengan tangan kosong sudah rusak, apalagi kena air hujan apa tidak ambrol semua. Bangunan mudah rapuh dan pecah,” jelas Edisud.

Sementara itu, Kepala Desa Langensari Laila Nur Azizah membantah jika dinilai tidak melibatkan TPK. Bahkan ia juga memfungsikan BPD maupun LPMD, agar tidak terjadi kesalahan spek atau kualitas bangunan.

Sedangkan keterlibatan suaminya yang ikut dalam hal pembelanjaan dan pelaksanaan proyek tersebut, atas nama LPMD, bukan pribadi. Sehingga tidak benar kalau semua uang dana desa dipegang oleh kepala desa. “Kami sudah melaksanakan sesuai dengan RAB dan memfungsikan semua lembaga desa. Kalau ada bagian yang rusak, itu karena kemarin tertimpa pohon yang roboh dan akan segera kami perbaiki lagi,” tegas Laila. (thd/ton)