Guru Jangan Sibuk Main Handphone

498
SILATURAHMI : Ribuan guru se-Kota Magelang menghadiri halal bihalal yang diadakan Sabtu (21/7) di aula SMKN 1 Kota Magelang. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
SILATURAHMI : Ribuan guru se-Kota Magelang menghadiri halal bihalal yang diadakan Sabtu (21/7) di aula SMKN 1 Kota Magelang. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengingatkan agar guru-guru di Kota Magelang tidak sibuk bermain telepon genggam atau handphone (HP) saat mengajar. Ia tak ingin, aktivitas tersebut ditiru oleh peserta didik saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) yang berlangsung di sekolah.

Sigit mengingatkan, sebagai Kota Jasa, sudah seharusnya pemerintah dan guru-guru memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Apalagi, ini merupakan tahun kedua pemerintah menjamin pendidikan gratis di Kota Magelang. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer melalui pemberian gaji berstandar upah minimum kota (UMK) yang menyerap APBD Kota Magelang sekitar Rp 3 miliar per tahun.

“Jadi tolong laporkan, kalau ada guru yang tidak sungguh-sungguh,” tegas Sigit saat memberikan sambutan kepada ribuan guru dan karyawan sekolah negeri dan swasta yang menghadiri acara halal bihalal, di aula SMK Negeri 1 Magelang, Sabtu, (21/7), pekan lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Magelang, Taufiq Nurbakin menambahkan, tantangan guru ke depan tidak mudah. Apalagi yang bersekolah di Kota Magelang merupakan warga dalam dan luar kota. Sehingga, latar belakangn peserta didik makin beragam.

“Sekolah kita sangat diminati masyarakat luar kota. Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di Kota Magelang juga berjalan lancar, dan tidak ada sekolah yang kekurangan murid,” ujarnya.

Secara prestasi untuk SD dan SMP Kota Magelang, diklaim masih menempati pertingkat pertama di Jateng. Meski demikian, mutu pelayanan pendidikan harus tetap dipertahankan. Serta memberikan pelayanan pendidikan yang selaras dengan Kota Layak Anak (KLA) tanpa kekerasan.

“Substansi pendidikan diantaranya adalah sebuah keteladanan. Apabila ada peserta didik yang perlu mendapatkan hukuman, itu harus yang bersifat edukasi bukan bersifat menghukum,” ungkapnya. (put/lis)