Vonis Pelaku Politik Uang Dikurangi

315

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah memutus perkara banding atas praktik politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Temanggung 2018 dengan terdakwa Supriyono, warga Desa Gowak Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pid.sus/2018/PT SMG tanggal 16 Juli 2018, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Supriyono dengan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta. Jika tidak mampu membayar denda, maka hukuman penjara akan ditambah 1 bulan.

“Sidang putusan di Pengadilan Tinggi Semarang digelar Senin (16/7) lalu. Hari ini (kemarin, red) kita menerima berkas putusan tersebut,” ucap JPU Anthonius di Kantor Kejari Temanggung, Kamis (19/7).

Anthonius menjelaskan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Temanggung sebelumnya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada terdakwa Supriyono. Penasehat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Temanggung Muhammad Jamal langsung mengajukan banding. “Kini putusan banding telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan hukuman 1 tahun dan denda Rp 200 juta. Lebih ringan 2 tahun dari vonis PN Temanggung,” ucapnya. Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menurut Anthonius keputusan tersebut telah final dan berketetapan hukum tetap. “Hari ini telah eksekusi (putus). Terdakwa tidak bisa mengajukan kasasi, karena tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya sampai banding,” tegasnya.

Atas amar putusan tersebut, terdakwa terpaksa menerima. Muhammad Jamal menuturkan, melihat putusan tersebut dirasa masih belum adil karena kliennya masih tetap dipenjara 1 tahun. “Seandainya boleh ada upaya hukum kasasi, langkah kasasi akan kami tempuh, namun karena tidak bisa, dengan terpaksa kami terima,” ucapnya.

Jamal menilai, dari sisi keadilan memang belum adil, masih tebang pilih. Sebab yang dijatuhi hukuman hanya pemberi uang, sedangkan penerima tidak. Padahal dalam UU dijelaskan, pemberi dan penerima harus mendapat hukuman. “Lha ini yang saya pertanyakan Panwaskab Temanggung. Apapun keputusannya ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memberikan hukuman lebih ringan dengan putusan Majelis Hakim PN Temanggung, dari hukuman 3 tahun menjadi 1 tahun,” jelasnya. (san/ton)