Pemprov Bentuk ULP Mandiri

168
BEBAS KORUPSI : Diskusi penyusunan strategi pencapaian maturitas ULP dan pengisian jabatan fungsional PBJ dalam Rapat Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan untuk Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang/Jasa. (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
BEBAS KORUPSI : Diskusi penyusunan strategi pencapaian maturitas ULP dan pengisian jabatan fungsional PBJ dalam Rapat Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan untuk Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang/Jasa. (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seringkali menjadi celah terjadinya korupsi. Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri yang ditargetkan rampung akhir bulan ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono mengatakan, pengadaan barang dan jasa dengan baik memang menjadi prioritas Pemprov Jateng. Untuk itu, prinsip efisien dan efektif terus dilakukan demi mencegah terjadinya pelanggaran dalam bentuk korupsi dan kolusi. “Makanya Provinsi Jawa Tengah, akhir Juli 2018 nanti akan membentuk ULP mandiri, terstruktur setara eselon dua,” jelasnya.

Sekretaris Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Salustra Widya mengatakan, untuk bisa melaksanakan pengadaan yang baik, memang harus ada kelembagaan tersendiri dengan SDM yang mumpuni. Selain sistem yang baik juga harus didukung oleh aturan yang baik pula.

“Mengenai aturan, memang selalu menemui kendala. Untuk itu, secara terus menerus regulasi selalu diperbaharui. Karena aturan pengadaan selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada,” jelasnya. Termasuk potensi pelanggaran aturan atau kejahatan yang bisa muncul.

Dikatakan olehnya, potensi kejahatan pasti ada. Bahkan, disampaikan bahwa seringkali penjahat lebih cepat dari aturan yang dibuat. “Semua sistem itu balik lagi The Man Behind the Gun. Kita bikin aturan, tapi niat jahat selalu ada. Makanya aturan terus berubah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Misbah Taufik,  mengatakan, pihaknya akan mendorong agar Jawa Tengah terus memperbaiki proses pengadaan. Sejauh ini ia menilai, progres di Jawa Tengah cukup bagus dengan adanya edaran gubernur yang mendorong semua pengadaan melalui unit pengadaan barang.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, ia menyarankan agar pengadaan dilakukan secara mandiri dan terstruktur. Selain itu, jangan ada lagi pengadaan di masing-masing dinas. “Diikuti kompetensi di ULP. Tidak hanya kompetensi teknis tapi juga profesionalisme, attitude, dan etika untuk meminimalisir terjadinya korupsi,” ujarnya. (sga/zal)