Jateng Kembali Juara Turunkan Kemiskinan

143

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 di Indonesia mencetak sejarah, telah berhasil mencapai posisi single digit menjadi 9,82 persen. Dari total penurunan 633.190 jiwa, Jawa Tengah menyumbang penurunan terbanyak dengan 300.290 jiwa.

Berita Resmi Statistik yang diunduh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) bps.go.id menyatakan per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.190 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta.

Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini mencatatkan Maret 2017 lalu, kemiskinan Jateng masih di angka 13,01 persen atau 4 juta jiwa lebih. Pada Maret tahun 2018 ini, turun menjadi 11,32 persen. Sehingga, angka agregat pengentasan kemiskinan di Jateng pada Maret 2018 dibandingkan Maret 2017, turun sebesar 553.520 orang.

Dibandingkan dua provinsi lain yang berpenduduk gemuk, Jateng paling unggul. Sebab, penurunan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 158.620 orang. Sedangkan Jawa Timur 72.680 orang.

Sedangkan provinsi lain, penurunan kemiskinan hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu. Bahkan ada yang angka kemiskinannya naik seperti Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. “Alhamdulillah niki enthuk kabar, kabare lumayan. BPS habis melaporkan hasil surveinya. Ternyata seluruh Indonesia, provinsi yang paling banyak menurunkan angka kemiskinan itu Jateng,” bebernya.

Ganjar mengatakan penurunan angka kemiskinan yang tinggi ini berkat kerja keras semua pihak utamanya pemerintah dari level pusat hingga desa. “Saya memang surprise saat diberikan data-data itu, berarti kerja keras selama ini memberikan hasil dengan penurunan tertinggi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/7) kemarin.

Penurunan kemiskinan yang signifikan ini, ungkapnya, dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kesadaran untuk mengakui masih adanya angka kemiskinan yang tinggi pada level kabupaten/kota hingga desa. Kedua dilakukannya pembahasan dan rapat secara terus-menerus sehingga memunculkan ide kreatif dari kabupaten/kota sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

“Karena tidak malu mengakui masih ada yang miskin, ini lalu muncul banyak ide. Dan tugas provinsi sebenarnya menstimulasi, memberi data dan sharing program apakah itu RTLH, akses permodalan, pendidikan, kesehatan yang diberikan,” terangnya.

Ide kreatif itu, salah satunya dilakukan Pemkot Surakarta terkait data warga miskin. Terobosan yang dilakukan yakni dengan mengunci data warga miskin serta melakukan update dan verifikasi setiap tiga bulan. “Saya apreasiasi, karena ini akan mendorong program bisa diberikan pada yang berhak,” terangnya.

Pengentasan kemiskinan, ungkapnya, tidak bisa dilakukan secara instan. Hal yang masih terus diperbaiki yakni ketepatan data agar program dan perlakuan yang diberikan pada warga miskin tidak meleset. Kemudian, pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tiga hal itu, menurutnya, yang akan menjadi fokus guna percepatan pengentasan kemiskinan.

Padat karya yang menjadi salah satu program nasional memang turut berperan menurunkan angka kemiskinan. Itu merupakan ‘arisan’ pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Namun yang lebih penting menurutnya adalah mendorong masyarakat untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi. “Padat karya itu salah satu. Dan tidak bisa hanya itu, karena ke depannya harus ada program yang bisa menolong mereka mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (*/kom/ida)