MENGADU: Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman saat menemui perwakilan Kota Pekalongan di DPRD Jateng. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENGADU: Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman saat menemui perwakilan Kota Pekalongan di DPRD Jateng. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sekitar 100 lebih warga Kota Pekalongan mengadu ke DPRD Jateng. Mereka meminta agar ada penyelesaian terkait dengan penanggulangan rob terutama di Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebab, sudah bertahun-tahun rob selalu melanda. Bahkan di 2018 ini, 6.000 jiwa menjadi korban. Warga berharap ada pembangunan 130 meter sand bag atau karung pasir di daerah Bandengan-Kandang Panjang.

“Sepuluh tahun anak-anak kami hidup di atas genangan rob. Ini sungguh menyakitkan dan kami tak bisa berbuat banyak,” kata perwakilan masyarakat Kota Pekalongan, Yusuf saat bertemu dengan Wali Kota Pekalongan dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman.

Ia tak menampik, jika sejumlah tanggul dan karung pasir sudah dibangun di sejumlah titik. Tetapi, nyatanya keberadaanya tak maksimal karena memang lokasinya bukan di sumber utama penyebab rob. Harusnya, pemerintah membangun tanggul di kawasan Bandengan-Kandang Panjang yang merupakan sumber masuknya air laut. “Kondisinya sangat parah, bahkan makam di desa kami sudah hilang. Sekolah juga banyak yang tenggelam sampai satu meter,” ujarnya.

Warga mengaku sudah mengadu ke Wali Kota Pekalongan serta DPRD Pekalongan. Tetapi masih belum ada progres dan terkesan didiamkan. Warga juga sudah menghitung biaya pembuatan karung pasir sepanjang 1.300 meter di daerah Bandengan-Kandang Panjang. “Sudah dihitung membutuhkan anggaran Rp 5 miliar. Kami berharap itu dibangun agar rob bisa diatasi secepatnya,” tandasnya.

Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz tidak menampik persoalan rob sangat kompleks. Ia juga mengakui sejumlah pembangunan tanggul tidak tepat sasaran. Kondisi itu membuat rob tak teratasi dan justru semakin parah. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi beberapa tanggul tidak pas pembangunannya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengatakan komitmennya untuk memperjuangkan masyarakat Kota Pekalongan. Ia meminta agar ke depan tak ada saling lempar tanggung jawab terkait dengan penyelesaian rob. Sebab, kondisinya sudah sangat parah dan membutuhkan komitmen bareng untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Ini persoalan serius, jadi pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus satu suara untuk menyelesaikan rob tersebut,” katanya. (fth)