Terbukti Palsu, Siswa Harus Mundur

233
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Gonjang-ganjing SKTM palsu dan SMA Negeri kekurangan murid masih menjadi pembicaraan. Proses verifikasi memang sudah tidak dilakukan lagi oleh jajaran pendidikan setelah diumumkan hasil PPDB Online, Rabu (11/7) lalu. Hanya saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan akan tetap menindaklanjuti laporan masyarakat jika masih ditemukan SKTM yang tidak sesuai ketentuan.

Mengenai hal ini, Ganjar menginstruksikan agar hari pertama masuk sekolah, semua orang tua siswa yang menggunakan SKTM menandatangani pakta integritas. Dengan demikian, ketika ada laporan masyarakat dan memang terbukti SKTM yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka siswa yang bersangkutan harus siap mengundurkan diri.

”Biar nggak mengganggu siswa dari awal, kan kasihan. Tapi kalau seandainya ada yang mengganggu, mereka harus siap mengambil risiko. Harus siap mundur,” ujar Ganjar.

Ganjar membenarkan adanya SMA Negeri yang kekurangan murid atau masih ada kursi kosong. Hanya saja, ia menegaskan, jumlahnya tidak begitu banyak. Menurut identifikasi yang dilakukan, kursi kosong bukan disebabkan karena banyaknya siswa SKTM yang dicoret, melainkan karena jumlah pendaftarnya yang memang kurang. ”Memang ada. Tapi nggak banyak kok,” jelas Ganjar.

Mengenai kekosongan bangku SMA Negeri ini, pihaknya telah menghitung secara metodis dan teknis apakah ada kemungkinan untuk dibuka kembali pendaftaran. Ia juga telah mengalkulasi dampak ketika pendaftatan dibuka lagi untuk memenuhi jumlah kuota. ”Toh pasti nanti ada perpindahan-perpindahan kan, anaknya pindah ikut orangtuanya masuk lagi dan itu juga kami siapkan,” tandasnya.

Sementara itu, mengenai tindakan tegas kepada pengguna ataupun yang mengeluarkan SKTM palsu, Ganjar meminta masyarakat melaporkan ketika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Masyarakat yang merasa dirugikan, diminta segera melaporkan karena pihak kepolisian pun, dikatakan olehnya, sudah siap.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono menjelaskan, menindaklanjuti persoalan ini, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan membentuk tim mulai dari Polda hingga ke Polres. Hanya saja, karena banyaknya jumlah pengguna SKTM, pihaknya masih membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. ”Kami akan koordinasi dengan Diknas bagaimana nanti penanganan terbaiknya. Intinya masyarakat tahu dengan adanya kasus seperti ini. Mengenai data ini masih diinventarisasi,” imbuhnya.

Atas kekosongan kursi SMA Negeri di Jawa Tengah, M Syofii, Ketua Posko Layanan Pengaduan PPDB Kota Semarang dan Provinsi Jateng mengingatkan pemerintah untuk dapat menentukan mekanisme seleksi yang tepat. Kekosongan ribuan kursi kosong ini, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang sesuai untuk mengaturnya. ”Menilik Pergub 64.2018 maupun keputusan Kepala Disdik Jateng, tidak ada yang mengatur mekanisme tersebut,” ujarnya .

Ia mengatakan, kekosongan kursi ini harus disikapi dengan serius, sebab dapat menjadi celah terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Untuk itu, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng untuk mengelola tahapan seleksi kedua, jika memang ada dengan transparan dan akuntabel.

”Kami juga meminta Disdik untuk mempublikasikan secara terbuka kursi kosong siswa yang gagal masuk sekolah karena SKTM palsu. Sehingga masyarakat nantinya bisa berkompetisi dengan sehat,” ujarnya. (sga/ida)