Galang Dukungan untuk Mahasiswa yang Diskorsing

118
AKSI KAMISAN : Sejumlah aktivis menggelar Aksi Kamisan di depan kantor DPRD Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (12/7). (PRATONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKSI KAMISAN : Sejumlah aktivis menggelar Aksi Kamisan di depan kantor DPRD Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (12/7). (PRATONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Aksi Kamisan kembali digelar para aktivis Kota Semarang di depan kantor DPRD Jateng, Kamis (12/7). Selain mengusung tema rutin tentang penegakan hukum pada kejahatan hak asasi manusia di masa lalu, kali ini peserta aksi juga menggalang dukungan bagi Julio Belnanda Harianja. Julio adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang diskorsing selama 2 semester gara-gara sering mengeluarkan kritik. Salah satunya lewat demo menolak penerapan uang pangkal di Unnes.

Perwakilan Aksi Kamisan Semarang, Cahya Astika menjelaskan, pemberian sanksi pada Julio tidak berdasar. Apalagi peraih juara 2 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Unnes 2015 ini tidak pernah dimintai klarifikasi dalam sidang etik. “Apa yang dilakukan Julio adalah bagian dari ratusan mahasiswa Unnes yang melakukan penolakan adanya sistem uang pangkal yang diterapkan Unnes pada calon mahasiswa baru,” jelas Cahya. Berdasarkan SK Rektor Unnes nomor 304/P/2018, Julio diduga keras telah melakukan pelanggaran berat dengan memicu atau menghasut yang menimbulkan keonaran.

Peserta aksi menilai, penjatuhan sanksi kepada Julio merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi. Oleh karena itu, mereka menuntut Unnes  untuk mencabut surat keputusan pemberian sanksi akademik untuk Julio. Selain itu juga menuntut dihapuskannya uang pangkal, menghentikan aksi intimidasi dan pembungkaman terhadap mahasiswa serta menjaga marwah kampus yang berpihak pada isu-isu kerakyatan.

Apa yang terjadi di Unnes membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan. Lewat surat bernomor 198/K/Mediasi/VII/2018 yang ditandatangani Komisioner Mediasi, Manufrizal Manan, Komnas HAM meminta klarifikasi pada rektor Unnes terkait pengaduan tentang terjadinya tindak kekerasan dan intimidasi terkait aksi damai mahasiswa Unnes pada 4-7 Juni lalu. Komnas HAM juga meminta penjelasan perkembangan terakhir penyelesaian masalah ini dan atau tawaran solusi untuk menyelesaikan masalah.

Sementara Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama menjelaskan, pemberian sanksi skorsing pada Julio tidak berkaitan dengan demo tolak uang pangkal. Sanksi ini diberikan karena Julio dinilai kerap menimbulkan keresahan dan agitasi di lingkungan Unnes maupun nasional. “Unggahan JBH mengandung kata-kata kasar, rumor-rumor yang tidak didukung data dan mengajak pihak internal dan eksternal Unnes, untuk selalu berpolemik negatif. Padahal, kami selalu mengarahkan setiap mahasiswanya, untuk tetap santun bertutur di dunia nyata maupun dunia maya,” katanya.

Hendi menjelaskan, sidang etika telah digelar untuk meminta klarifikasi. Tapi Julio hanya mau mengikuti sidang etik jika diizinkan merekam proses persidangan. Permintaan izin itu ditolak dan Julio tidak mau mengikuti sidang yang akhirnya digelar tanpa kehadiran Julio. (ton)

Silakan beri komentar.