Politik Uang Pilbup Temanggung

Bagikan Uang, Divonis 3 Tahun

587
BERSALAH : Sidang putusan praktik politik uang Pilkada Temanggung 2018 di PN Temanggung, Rabu (11/7). (AHSAN FAUZI/RADAR KEDU)
BERSALAH : Sidang putusan praktik politik uang Pilkada Temanggung 2018 di PN Temanggung, Rabu (11/7). (AHSAN FAUZI/RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG – Praktik politik uang terbukti terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Temanggung 2018. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Temanggung menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada terdakwa Supriyono, warga Desa Gowak Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Supriyono dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Selain 3 tahun penjara, Supriyono juga didenda Rp 200 juta.

“Vonis tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Temanggung yang dibacakan pada sidang tuntutan, Senin (9/7/2018) lalu,” kata Hakim Ketua Didit Pambudi Widodo didampingi hakim anggota Rachmawati Saptaningtyas dan Stephanus Yunanto, Rabu (11/7).

Didit menjelaskan, menjelang pencoblosan 27 Juni lalu, terdakwa terbukti memberikan 1 amplop yang berisi uang 20 ribu kepada warga agar mau memilih calon tertentu. “Barang bukti berupa 1 lembar amplop putih berukur 110 x 70 milimeter untuk dimusnahkan, sedangkan uang Rp 20 ribu dirampas untuk negara,” terang Didit.

Dalam pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan terdakwa, perbuatannya sudah mencederai demokrasi di Indonesia, khususnya di Temanggung. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap baik dan sopan selama proses persidangan. “Terdakwa juga merupakan kepala keluarga dan belum pernah dihukum,” imbuhnya.

Atas amar putusan tersebut, terdakwa langsung mengajukan naik banding. Penasehat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Temanggung Muhammad Jamal menilai putusan hakim diskriminatif. “Seharusnya penerima (politik uang) juga diproses, tapi selama ini tidak dihadirkan sama sekali. Sesuai UU penerima dan pemberi hukumannya sama,” ucap Jamal usai sidang.

Jamal melanjutkan, memori banding tersebut diajukan karena perbuatan terdakwa dilakukan atas inisiatif sendiri dan atas kecintaannya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut. “Klien kami ini tidak tahu hukumnya sebelumnya, karena kecintaannya pada paslon, kemudian dia inisiatif sendiri. Kalau dihubungkan undang-undangnya, unsur-unsurnya tidak masuk,” jelasnya.

Sementara itu, JPU Anthonius menyatakan akan mengajukan kontra memori banding meskipun vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan. Putusan hakim tersebut, katanya, sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan dan barang bukti yang saling bersesuaian.

“Meskipun vonis sudah sesuai dengan tuntutan kami, tapi penasehat hukum terdakwa mengajukan banding maka kami juga menyatakan pikir-pikir dan mengajukan kontra memori banding,” tandas Antonius. Selama berlangsungnya sidang kemarin, PN Temanggung dijaga ketat oleh aparat keamanan. (san/ton)

Silakan beri komentar.