Palsu SKTM, Terancam Penjara Enam Tahun

Polda Jateng Bentuk Tim Satgas

70

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Karut marut dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuntut aparat keamanan bertindak tegas. Karena itulah, Polda Jateng turun tangan melakukan penyelidikan SKTM palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono usai kegiatan pelaksanaan Upacara HUT Bhayangkara ke-72 di markasnya, Mapolda Jateng, Rabu (11/7) kemarin. “Polda Jateng akan memproses hukum dengan pasal 263 KUHP. Ancamannya enam tahun penjara,” katanya, Rabu (11/7) kemarin.

Menurut Condro, permasalahan tersebut sangat memprihatinkan. Sebab kebijakan yang semestinya diperuntukkan masyakarat miskin agar bisa mengenyam pendidikan yang setara, namun disalahgunakan oleh warga mampu untuk bisa masuk sekolah. “Apalagi penggunaan SKTM palsu ini masif dan banyak sekali. Bahkan, di tingkat kabupaten ada yang mencapai 200 lebih,” bebernya.

Condro mengakui, saat ini telah membentuk Tim Satgas untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini. Bahkan, pembentukan tim ini sampai tingkat Polres di jajaran Polda Jateng. “Di bawah Direskrimum dan Kasat Polres-Polres. Oleh karenanya, kami imbau kepada seluruh masyarakat kalau kita ini mampu memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu,” katanya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Hero Santoso menambahkan tim gabungan saat ini sedang bergerak menyisir dugaan penyalahguna SKTM di lapangan sejak Selasa (10/7). Jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen SKTM, akan ditindak tegas dan diproses hukum bagi pihak yang menerbitkan SKTM dan menyalahgunakan dokumen tersebut. “Ini masih dalam tahap penyelidikan. Sudah saya instruksikan di lapangan dan melakukan check dan recheck dari data Dinas Pendidikan setempat,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Condro juga menyampaikan terkait HUT Bhayangkara setiap 1 Juli sengaja dilaksanakan upacara secara sederhana. Baru dirayakan pada Rabu (11/7) kemarin. “Tadi membacakan amanat dari Presiden RI, intinya mengingatkan kepada Polri agar tidak berpuas diri dalam melakukan pelayanan pengayoman perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” katanya.

Amanat tersebut juga mengingatkan tugas Polri dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun agenda-agenda internasional lainnya, seperti ASEAN Games dan perayaan Natal Tahun Baru. “Itu semua perlu kehadiran polisi yang bersinergi dengan komponen masyarakat lain, pemerintah daerah, TNI dan instansi lainnya,” imbuhnya.

Kapolda juga menyampaikan setiap perayaan Bhayangkara, Presiden RI atasnama pemerintah menganugerahkan tanda jasa berupa Bhayangkara Narariya atau pengabdian terus menerus tanpa cacat selama 32 tahun, 24, tahun, 16 tahun dan 8 tahun. Untuk kenaikan pangkat di Polda Jateng ada 176  orang. “Polda juga menerapkan reward dan punishment dengan konsisten. Karena itu, memberikan apresiasi bagi yang berprestasi dan hukuman tegas bagi yag melanggar,” jelasnya.

Bahkan tahun ini, Polda Jateng telah memberhentikan dengan tidak hormat sebanyak 12 orang yang hukumannya sesuai dengan gradasi kesalahan. Terberat dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. “Dari 12 orang tersebut sampai saat masih ada yang mengajukan banding,” paparnya. (mha/hid/ida)

Silakan beri komentar.