Notaris-PPAT Rutin Berikan Uang Pelicin

626
SAKSI : Sidang pemeriksaan saksi dari notaris dan PPAT perkara dugaan pungli yang menjerat Windari Rochmawati, di Pengadilan Tipikor, Rabu (11/7) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAKSI : Sidang pemeriksaan saksi dari notaris dan PPAT perkara dugaan pungli yang menjerat Windari Rochmawati, di Pengadilan Tipikor, Rabu (11/7) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANGNotaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ternyata rutin memberikan uang pelicin kepada Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati. Praktik tersebut sudah berlangsung lama dan berulang-ulang, untuk mempercepat pengurusan berkas yang diajukan kantor Notaris dan PPAT.

Pengakuan tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan sejumlah saksi dari Notaris dan PPAT dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 597 juta di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria yang menjerat Windari Rochmawati, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (11/7) kemarin.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo didampingi dua hakim ad hoc yang sudah menyandang gelar doktor, yakni Dr Sastra Rasa dan Dr Sinintha Yuliansih Sibarani tersebut, saksi Mardiana mengaku tidak hanya sekali memberikan uang pelicin untuk mempercepat pengurusan berkas yang diajukan kantornya. Namun ia menegaskan bahwa hal itu awalnya permintaan terdakwa. Sedangkan uang tersebut disetorkan dirinya 1 kali, lainnya diserahkan melalui stafnya.

“Saya memberikannya beberapa kali secara bertahap, ada yang Rp 5 juta, Rp 4 juta dan lainnya. Terkahir Januari sebesar Rp 4 juta. Saya juga pernah menemui Sriyono (Eks Kepala BPN Semarang, red) kenapa produknya lambat, namun diminta ke terdakwa,” kata saksi Mardiana di hadapan majelis hakim.

Sedangkan saksi lainnya, Nisa Rahmasari mengaku beberapa kali memberikan ke pejabat BPN. Bahkan ia sadar semestinya tidak boleh, hanya saja karena merasa ada tangung jawab ke kliennya. Ia memberikan ada yang Rp 1,2 juta, Rp 2,8 juta dan lainnya. Terkait biaya penentuan cek sertifikat sebesar Rp 100 ribu per-item-nya, ia mengaku mengetahui dari stafnya.

Seingatnya, ada 6 sampai 7 kali penyerahan uang tersebut. Bahkan uang Rp 12 juta diberikan langsung oleh saksi ke terdakwa, sedangkan lainnya diberikan melalui stafnya.

Setelah itu, kuasa hukum Windari, yakni HD Djunaedi dan Andreas Hariyanto menanyakan terkait kesaksian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), apakah pernah memberikan uang juga ke pejabat lain, selain terdakwa.

Kemudian saksi Nisa mengaku, pernah ditagih pejabat lain di BPN. Yakni, di bagian loket pengambilan sertifikat oleh Rochayati, diminta untuk menemui Machmud.  “Atas perintah Rochayati, kata staf saya, produk sudah jadi, tapi tak boleh diambil. Saya ditelepon Machmud, bahwa saya harus bayar sejumlah uang, lalu saya beri lewat staf sebesar Rp 5 juta,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang, Okky Andaniswari meminta penyidik, penuntut umum dan majelis hakim untuk mengungkap pihak-pihak terkait dari fakta persidangan. Pihaknya berharap, oknum notaris dan PPAT, serta oknum pejabat BPN yang terlibat juga turut diseret sebagai tersangka.

Menurutnya dalam pemberian suap, ada unsur saling menguntungkan dan tanpa dasar paksaan. Dengan demikian, pemberi dan penerima seharusnya turut diseret sebagai tersangka. “Pasal 55, turut serta harus benar-benar diterapkan dalam kasus ini. Jangan sampai berhenti pada Windari saja. Kami sudah meminta pihak Komisi Yudisial (KY) melakukan pemantauan sidang kasus ini. Penjarakan semua yang terlibat,” katanya. (jks/ida)