78.065 Pengguna SKTM Dicoret

3 Kepala Sekolah Terancam Dicopot

358
BERANG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng terkait karut marut penggunaan SKTM dalam PPDB 2018 tingkat SMA dan SMK Negeri di Jateng, kemarin. (ISTIMEWA)
BERANG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng terkait karut marut penggunaan SKTM dalam PPDB 2018 tingkat SMA dan SMK Negeri di Jateng, kemarin. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak main-main dengan perintah verifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Sedikitnya, ada 3 kepala sekolah yang terancam harus meletakkan jabatannya alias dicopot karena didapati belum melaksanakan verifikasi hingga pagi kemarin.

Kepala sekolah tersebut ditelepon secara langsung oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jalan Pemuda, Semarang. Mereka adalah Kepala SMA Mojogedang, Kabupaten Karanganyar; Kepala SMK Negeri 1Blora, dan Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto. Kepada mereka, Ganjar memerintahkan untuk memverifikasi SKTM hari itu juga (kemarin, Red) dengan mengerahkan semua guru yang ada, serta melaporkan hasil pada sore harinya.

”Saya tegas saja. Kalau nggak mau ya berhenti. Saya berani mengatakan bahwa kepala sekolah yang tidak melakukan verifikasi tidak mampu mengelola pendidikan. Karena ada yang melakukan verifikasi 24 jam sampai tidak tidur lho,” tegasnya.

Teguran keras itu menjadi upayanya dalam melakukan kontrol internal atas keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan SKTM.

Sementara kepada masyarakat, ia katakan, pemerintah tetap bertanggung jawab dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pihaknya telah memerintahkan untuk melakukan verifikasi secara faktual terhadap seluruh data yang sudah masuk, tidak hanya dengan sampling. ”Berapa sih jumlah yang pakai SKTM di setiap sekolah? Kalau dibandingkan dengan jumlah guru yang ada, apa kurang untuk melakukan verifikasi?” ujarnya setengah bertanya.

Tak tanggung-tanggung, lanjut Ganjar, jika diperlukan, maka pengumuman hasil PPDB SMA/SMK akan diperpanjang demi verifikasi terhadap semua data yang masuk. ”Kalau selesai hari ini (Kemarin, Red) akan kita umumkan besok. Tapi kalau enggak, kita akan tambah waktunya sehari dua hari,” kata dia.

Ganjar membeberkan, hingga kemarin, dari 113.092 pendaftar SMA, terdapat sekitar 62.456 pendaftar yang menggunakan SKTM. Dari jumlah tersebut, 26.507 pendaftar  dinyatakan lolos. Sementara sisanya, sebagian besar dicoret. Dengan daya tampung 113.325 siswa, dikatakan Ganjar, SMA di Jateng masih kekurangan 233 siswa.

”Sebenarnya teman-teman di daerah sudah melakukan verifikasi dengan bagus. Hanya saja, terus terang, masih ada yang kurang serius dalam melakukan verifikasi. Masih ada sekolah yang pendaftar SKTM berjumlah ratusan lebih, bahkan melampaui kuota,” ujarnya.

”Sementara ini total pendaftar dengan SKTM yang dicoret ada 78.065. Maka kita minta hari ini (kemarin,Red) mereka full melakukan verifikasi dan langsung laporan kepada saya,” tegasnya.

Kejadian ini, dikatakan Ganjar, menjadi pembelajaran dalam dua hal. Pertama, agar orangtua murid tidak mendidik anak-anak untuk berbohong hanya demi mendapat sekolah yang diinginkan. Pemerintah, kata Ganjar, tentu tidak akan lepas tangan. Pemerintah akan membantu menyalurkan mereka yang tidak  mendapatkan sekolah. ”Pemerintah juga punya keinginan agar sekolah swasta juga terisi nantinya,” ujar Ganjar.

Sementara itu, kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi birokrasi untuk dapat bekerja profesional. Dengan demikian, dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.

Lebih jauh, Ganjar menerangkan, polemik SKTM ini muncul karena tidak adanya batasan jelas maksimal penerimaan siswa miskin. Kementerian hanya menuliskan batas minimal 20 persen, sehingga terjadi perdebatan di masyarakat dalam menginteprestasikan aturan ini. ”Malah dari kementerian mengatakan bahwa di Jabar bisa diatur kok, itu terserah daerah. Lho kalau memang seperti itu, harusnya serahkan kepada kami biarkan kami atur,” katanya.

Ganjar berjanji, tahun depan proses penerimaan akan diperbaiki lagi. Dalam waktu dekat, Ganjar akan menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengubah sistem PPDB. ”Mungkin ke depan yang miskin akan diseleksi dengan jalur sendiri, dan harus ada prestasi minimum. Kalau nggak, lebih baik kita beri beasiswa saja agar mereka bisa sekolah,” ujarnya.

”Karena sistem yang sekarang ini tidak aplikatif dan akhirnya memunculkan demoralisasi dengan tindakan SKTM itu,” timpalnya.

Terkait usulan untuk mengulangi proses PPDB, Ganjar tidak sepakat. Sebab hingga kemarin, pemerintah masih terus melakukan proses verifikasi.

Usai upacara pembukaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), di Lapangan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, kemarin, Ganjar juga.menyinggung soal kekacauan penggunaan SKTM dalam PPDB SMA dan SMK Negeri. Bahkan Ganjar mengancam akan mengenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti terlibat dalam praktik ‘jual-beli’ penggunaan SKTM. Pasalnya, Ganjar menemukan adanya oknum guru yang terlibat memberi saran kepada calon siswa agar memakai SKTM untuk dapat diterima di sekolah tujuan. “Kalau ada yang terlibat jual beli SKTM dalam proses PPDB, akan saya pidanakan. Namun saya tidak terburu-buru, melainkan akan saya didik dan bina dulu,” tegas Ganjar.

Dia menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada oknum sekolah atau ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan SKTM, bahkan sampai memperjualbelikannya. “Saya terima laporan aduan dari masyarakat, bahwa ada oknum sekolah yang bilang kalau gak bisa masuk pakai SKTM saja. Ini kurang ajar lho, langsung kita cari orangnya. Kalau ada, kami akan berikan sanksi tegas,” katanya.

Ganjar mengatakan, masih banyaknya penyalahgunaan SKTM dalam proses PPDB tingkat SMA/SMK negeri di Jateng, pihaknya telah meminta panitia PPDB dan pihak sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk segera melakukan verifikasi ulang data calon siswa, yang menggunakan SKTM sebelum PPDB tersebut diumumkan Rabu (11/7) hari ini.

Selain itu, Ganjar berencana akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi pada PPDB 2018 ini. Tahun mendatang, menurut Ganjar, pihaknya tidak akan menerapkan sistem serupa. Seleksi untuk siswa miskin, lanjut Ganjar, akan dibuat tersendiri menggunakan basis data yang terpadu.

Ganjar menyatakan, pihaknya juga akan segera memberikan masukan kepada Menteri Pendidikan permasalahan terkait SKTM dan memberikan catatan-catatan untuk perbaikan sistem penerimaan peserta didik baru tahun mendatang.

“Problemnya adalah besarnya basis data, kalau dia keluarga miskin, Kartu Indonesia Pintar saja sudah cukup, tetapi peraturan menteri meminta perlu adanya SKTM, maka orang jadi mencari. Oleh karena itu basis data kita perbaiki. Tahun depan nggak akan dibuat begini, yang kategori miskin akan seleksi tersendiri,” tandas Ganjar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Gatot Bambang Hastowo mengaku sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7) kemarin. Kepada mereka, Gatot memerintahkan untuk  melakukan verifikasi terhadap pendaftar yang menggunakan SKTM. Sejumlah sekolah, ia katakan, sudah melakukan verifikasi. Bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk menerangkan konsekuensi hukum ketika menggunakan data palsu.

”Menggandeng kepolisian yang lebih paham tentang aturan hukumnya. Seperti di SMAN 1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, dan dijelaskan mengenai hukumannya, mereka pada menarik SKTM dengan sendirinya,” ujarnya.

Sebenarnya, Pemerintah sudah memberikan alamat untuk konsultasi masyarakat terkait persoalan ini. Hanya saja, layanan ini belum digunakan secara optimal. Masih banyak yang lebih manteb ketika konsultasi langsung kepada Gubernur atau Kepala Dinas.

Siswa Berpestasi Gagal

Sementara itu, banyak siswa berprestasi gagal masuk  SMA negeri yang diidamkan. Misalnya SMAN 5 Semarang. Para siswa beprestasi ini gagal lantaran terbentur aturan zonasi.

Kepala SMAN 5 Semarang, Titi Priyatiningsih, mengakui dirinya banyak mendapatkan keluhan dari orangtua yang anaknya berpestasi gagal masuk SMA yang dianggap favorit. Misalnya SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 5 Semarang lantaran terbentur zonasi. “Ada keluhan, mereka tidak lolos karena domisilinya di luar zonasi 1 atau berada di zonasi II atau luar wilayah Semarang Tengah,” katanya.

Pada tahun ini, lanjut dia, SMAN 5 mendapat kuota 384 siswa. Rinciannya, untuk jurusan MIPA 320 siswa, dan 64 siswa untuk jurusan IPS. Pihaknya mengaku saat PPDB lebih memprioritaskan pendaftar yang rumahnya berada di zonasi I. “Jika kuotanya tidak mencukupi, tambahannya baru diberikan kepada pendaftar yang berada di zonasi II,” jelasnya.

Namun selama PPDB kemarin, jumlah pendaftar dari zonasi I sudah memenuhi kuota. Sehingga pihaknya tidak mengambil pendaftar dari zonasi II di luar Kecamatan Semarang Tengah. “Zonasi I saja kuotanya sudah penuh,” ucapnya.

Terkait jumlah siswa yang tidak diterima karena kebijakan zonasi, dirinya mengaku sedang dihitung oleh tim panitia PPDB SMAN 5. Ia memastikan jika jumlahnya cukup banyak. “Saat ini prosesnya belum selesai, pastinya ada banyak dan saat ini masih dihitung oleh panitia seleksi PPDB,” tutupnya.(sga/den/had/aro)