RADARSEMARANG.COM – SYARAT kuota 30 persen caleg perempuan dalam Pileg 2019 memiliki semangat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan menduduki jabatan publik. Tidak hanya kaum Adam, para perempuan pun bisa mengemban tugas di bidang perwakilan.

Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, menjelaskan, ketentuan 30 persen itu memang diharuskan sesuai dengan jumlah calon yang diajukan. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka secara langsung KPU akan mengembalikan syarat-syarat pendaftaran yang diajukan partai. ”Kalau tidak memenuhi kita kembalikan,” tegas Joko.

Joko menilai, sebelumnya lembaga perwakilan memang banyak diduduki oleh laki-laki. Dengan semangat ini, maka perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak mereka.

Pengalaman selama ini, dikatakan dia, tidak ada partai yang tidak mampu memenuhi persyaratan untuk memenuhi kuota tersebut. Dengan pengalaman ini pula, ia meyakini bahwa pada pemilu legislatif mendatang semua partai akan sanggup memenuhi kuota tersebut. ”Tentu kami harap partai politik berkomitmen juga memenuhi kuota itu,” kata Joko.

Sama halnya di Kota Semarang, hingga saat ini kuota 30 persen perempuan selalu dapat dipenuhi oleh partai politik. Sebab, kuota ini memang sudah menjadi ketentuan yang diwajibkan UU. ”Kalau tidak memenuhi akan kita kembalikan untuk diperbaiki. Semua partai politik di pemilu 2014 sudah memenuhi semua. Dan 2019 kita yakin akan memenuhi juga,” ujar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono.

Dijelaskan, secara formal partai politik yang akan mengajukan calon ke KPU harus menyertakan surat berita acara proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan demokratis menurut mekanisme internal atau AD/ART parpol bersangkutan. Tentunya,  pemahaman ini sudah dilakukan oleh semua partai politik. ”Mengenai persoalan di lapangan sebagaimana yang orang bilang asal comot untuk memenuhi itu kami tidak melihat itu sebagai proses. Karena secara formal harus dilengkapi berita acara itu tadi,” ungkapnya.

”Pada intinya, partai harus menyertakan berita acara proses itu yang terbuka, demokratis termasuk melarang napi koruptor, kejahatan seksual anak dan  bandar narkoba,” timpal Henry.

Dia menjelaskan, dalam ketentuan 30 persen ini, partai wajib mencalonkan 1 perempuan dalam 3 calon yang diajukan. ”Misanyal calegnya 7, tidak boleh dua perempuan di nomor 5,6,7. Misalnya 1,2,3 salah satu dari itu harus perempuan. 4,5,6 salah satu perempuan dan seterusnya,” jelasnya.

Ia berharap, partai politik menyelenggarakan proses seleksi secara terbuka dan demokratis. Dengan demikian, akan diperoleh calon wakil rakyat yang sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat. ”Jika partai bagus, maka Indonesia akan menjadi bagus, begitupun sebaliknya,” tandasnya. (sga/aro)