RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Terjawab sudah berbagai kendala setelah dua kali mengalami penundaan agenda putusan, atas perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat Direktur Utama PT Sofia Sukses Sejati (SSS), Windi Hiqma Ardani dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (5/7).

Kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri dan dilimpahkan di Kejaksaan Agung (Kejagung) ini, putusan endingnya adalah melepaskan bos perusahaan yang beralamat di Jalan Sriyatno I, nomor 1 Kelurahan Tambak Aji Kecamatan Ngaliya,  Kota Semarang, dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) gabungan dari Kejagung dan Kejari Kota Semarang.

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Pudjiastuti Handayani menilai tiga pasal dalam dakwaan JPU tak terpenuhi unsurnya.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa kedua, lebih subsidair namun bukan perbuatan pidana. Memerintahkan terdakwa dilepas dari tahanan rumah, mengembalikan harkat dan martabatnya, terakhir membebankan biaya perkara kepada negara,” kata majelis hakim, Pudjiastuti Handayani, bergantian dengan hakim anggota, Suparno, dalam petikan putusannya.

Menanggapi putusan itu, Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji melalui Kasi Tipidum, Bambang Rudi Hartoko menilai, beda pendapat terkait pembuktian bisa saja terjadi, namun atas putusan itu pihaknya akan menempuh upaya hukum kasasi. Tanggapan tersebut, diperkuat keteragan jaksa yang menyidangkan kasusnya, Zahri Aeniwati.

“Mau melaporkan pimpinan dulu. Yang pasti kalau putusan demikian (dilepas,red) kami akan mengajukan upaya hukum kasasi,” imbuh Zahri Aeniwati.

Sedangkan, Kuasa hukum terdakwa Windi, Aprilia Supallyanto dan Ahang Pradata menilai pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut cukup tepat. Namun demikian, pihaknya sebenarnya tetap berharap putusan perkaranya bebas (vrijspraak), bukan lepas (onslag van recht vervolging).

“Perusahaan klien kami sudah lama beroperasi, sudah lama mengirim TKI, jadi nggak mungkin dakwaan itu. Peristiwa ini juga harus menjadi pelajaran pemerintah, agar dalam menerapkan aturan ada proteksi, ketika buat regulasi harus konsisten, dilengkapi dengan instrumen pendukung,” tandasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant Care, Nur Harsono mengatakan sebagai pihak yang mendampingi para korban tentunya kecewa dengan putusan majelis. Ia mengatakan, dalam putusan majelis hanya mempertimbangkan dari sakai yang meringankan yaitu dari BNP2TKI dan dan BN3TKI Semarang, yang menganggap bahwa prosedur perusahaan terdakwa sudah benar, dan disebutkan apabila terdakwa salah dalam menenpatkan TKI karena perjanjian kerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, perusahaan terdakwa sudah diberi sanksi administrasi yaitu skorsing 3 bulan, yang dianggap tidak memenuhi unsur pidana.

“Padahal mestinya majelis juga memperhatikan kerugian korban, akibat kebijakan PT SSS yang tidak sesuai penempatan, sehingga para TKI di razia dan di tahan selama bulan 2 oleh Imigrasi Malaysia,” tandasnya. (jks/zal)