Disdikbud Larang SD dan SMP Bangun Kelas Baru

233

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Rencana pembangunan lokal kelas di SD dan SMP tahun ini sepertinya akan terdunda. Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal memberlakukan larangan untuk sekolah menambah jumlah lokal kelas.

Kabid Pendidikan Menengah Pertama Disdikbud Kendal, Joko Supratikno mengatakan larangan tersebut agar tidak terjadi penumpukan siswa dalam sebuah sekolah. Sehingga mengakibatkan sekolah-sekolah lain terutama sekolah swasta tidak mendapatkan murid.

“Tidak hanya sekolah swasta, sekolah negeri banyak juga yang kekurangan murid. Jadi kami larang sekolah untuk menambah lokal kelas. Meskipun alasannya siswa yang mendaftar banyak atau lainnya. Tujuannya, agar semua sekolah mendapatkan siswa,” tuturnya.

Hal senada dikatanan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Sutadi. Ia menambahkan hal ini juga untuk menepis anggapan masyarakat adanya sekolah favorit dan tidak. Sehingga sekolah faovorit banyak diminati masyarakat karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik.

“Jadi selama ini yang terjadi, sekolah favorit banyak peminatnya. Walaupun sekolah tersebut mahal sekalipun pendaftarnya banyak. Hal inilah yang mengakibatkan sekolah lain tidak siswa yang mendaftar,” tandasnya.

Sutadi menjelaskan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018  ini untuk SD dan SMP di Kendal akan dimulai 1-6 Juli 2018. Dari Disdikbud untuk penerimaan siswa nanitnya akan diatur berdasarkan zona seperti halnya SMA/SMK.

Untuk SMP, pembagian zona berdasarkan wilayah eks kawedanan, sedangkan untuk SD negeri pembagian zona berdasarkan wilayah kecamatan. “Tujuan pembagian zona ini adalah agar pendaftar tidak terfokus pada sekolah yang dinilai favorit, karena yang diutamakan adalah pendaftar yang berada dalam satu zona,” katanya.

Dijelaskan, tiap SD dan SMP negeri boleh menerima minimal 55 persen murid dalam satu zona dan maksimal 90 persen. Kemudian lima persen murid berdasarkan prestasi dan  lima persen lainnya murid luar zona.

“PPDB SD dan SMP negeri tidak ada penerimaan murid berdasarkan siswa miskin atau kurang mampu. Sebab untuk SD dan SMP semua biaya pendidikan dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada uang sekolah alias gratis,” jelasnya. (bud/bas)