2 Juta Jiwa Terancam Kesulitan Air

156

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Jelang musim kemarau, sebanyak 242 kecamatan di Jawa Tengah terancam kekeringan. Dari sejumlah kecamatan tersebut meliputi 1.136 desa dengan jumlah penduduk 1.793.417 jiwa.

“Di sana, ada sekitar 500 ribuan lebih keluarga,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana.

Dikatakan olehnya, sejumlah daerah telah mendapatkan pengawasan khusus, seperti Wonogiri, Rembang, Klaten dan Purwodadi. “Untuk mengantisipasi bencana kekeringan ini, BPBD telah membantu berupa mobil tangki air di tiap-tiap daerah rawan,” ujarnya.

Sarwa menambahkan, pihaknya akan melakukan program prioritas yakni pipanisasi dan pembuatan sumur dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada. Dengan program ini, diharapkan bencana kekeringan di tahun berikutnya luasannya dapat berkurang.

“Kami tentu tidak ingin begini terus. Minimal berkurang wilayah dampaknya. Kalau hanya dropping air saja, tahun depan juga akan sama lagi. Tapi, pipanisasi dan sumur akan dilakukan kalau dana dari BNPB turun,” jelasnya.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, Sarwa menambahkan, saat ini pemerintah daerah juga telah berupaya mengatasi kebutuhan air bersih. Termasuk dunia usaha yang terus membantu melalui program CSR-nya. Dirinya berharap, bantuan dari perusahaan bisa sampai pada program pipanisasi dan pembuatan sumur agar masyarakat dapat merasakan dampaknya dalam jangka waktu yang panjang.

Atas kondisi ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan telah siap turun tangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memiliki anggaran sekitar Rp 600 juta untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dana yang pada tahun sebelumnya baru terserap sebanyak 39 persen. “Pemprov Jateng menyediakan 2000 tangki air bersih yang siap dikirim ke sejumlah daerah rawan kekeringan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan bahwa Pemprov mempunyai dana darurat sebesar Rp 40 miliar yang dapat dipakai kapan saja ketika muncul bencana. Ia telah menginstruksikan kepada masing-masing kepala daerah untuk mengelola penggunaan dana penanggulangan bencana secara optimal. (sga/ida)