Optimalkan Pelayanan Lewat Perizinan Digital

113
LEBIH MUDAH : Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz saat mencoba demo perizinan secara online, di sela launching. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
LEBIH MUDAH : Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz saat mencoba demo perizinan secara online, di sela launching. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN – Sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemkot Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaunching pelayanan perizinan secara digital.

“Perizinan digital merupakan salah satu bentuk pelayanan secara online untuk mewujudkan transparansi dan inovasi serta membentuk kualitas pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel,” jelas Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Supriono, Kamis (5/7).

Dijelaskan, produk dari izin digital nanti berupa softcopy dalam format PDF yang dikirim melalui email pemohon. Sehingga menghemat banyak biaya, karena paperless, juga tidak perlu mengirim lewat pos seperti sebelumnya.

Pemkot Pekalongan sambungnya, telah membuka 7 jenis izin dan non perizinan secara digital dari total 69 perizinan. Tujuh perizinan yang dilaunching pemkot adalah SIUP, TDP, SLSH, SPKP, SPPIRT, Izin rumah kos dan izin warnet. Sedangkan 69 perizinan yang lainnya di harapkan pada tahun 2019 akan segera menyusul untuk bisa menjadi perizinan digital.

Pemohon bisa mendaftar secara online melalui sakpore.pekalongankota.go.id, setelah itu data pemohon akan diverifikasi. Perbedaan mendasar dari perizinan online dan digital terletak pada tanda tangan digital dan juga hasilnya yang akan dikirim melalui email sehingga mencegah pemalsuan dokumen izin.

Dengan adanya perizinan digital tersebut, proses yang dibutuhkan akan semakin cepat yaitu  berkisar antara 3-5 hari kerja. “Pemohon dan pihak yang terkait seperti perbankan tidak perlu merasa khawatir akan keabsahan dokumen dan tanda tangan digital karena perizinan digital telah mempunyai landasan hukumnya yaitu Peraturan Walikota Pekalongan No.35 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perijzinan secara Elektronik melalui Sakpore di Kota Pekalongan,” terangnya.

Wali Kota Pekalongan Saelany, berharap, adanya perizinan digital, pelayanan publik di Kota Pekalongan, akan semakin memuaskan masyarakat secara luas serta ke depannya perekonomian menjadi maju melalui para investor yang semakin dipermudah untuk membuat izin usaha di Kota Pekalongan.

“Semoga masyarakat Pekalongan bisa dilayani lebih baik, dengan adanya inovasi pelayanan seperti ini,” ucap Saelany.(han/zal)

Silakan beri komentar.