Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

Karena minimnya kuota tersebut, banyak orangtua yang mendaftarkan anaknya sebagai siswa miskin. Tujuannya, agar bisa diterima di sekolah negeri yang dianggap bagus.

Ganjar PranowoGubernur Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Fenomena “mendadak miskin” untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat perhatian serius dari Sekda Jateng Sri Puryono. Ia menegaskan perbuatan memanipulasi SKTM untuk mendapatkan benefit dalam PPDB akan mendapat sanksi tegas.

Ditemui di kantornya, Sri Puryono mengatakan hal itu telah disampaikan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Menurutnya, terkait SKTM ini harus dilakukan verifikasi sejak awal. Ia mengimbau kepada perangkat desa maupun kelurahan yang berwenang untuk memiliki tanggung jawab moral.

“Jangan sampai misalnya SKTM ini karena ada benefit kemudahan saat ndaftar kemudian dibuat tanpa ada seleksi dan pengecekan. Kasihan kan,” tegasnya, Kamis (5/7).

Sri pun menyarankan supaya seluruh pihak melakukan verifikasi kepada orangtua calon peserta didik, serta pihak yang berwenang mengeluarkan SKTM. “Sudah saya laporkan ke Pak Gub supaya diverifikasi. Sekarang kan pelaksanaannya sudah mepet seperti ini, sebisanya diverifikasi,” katanya.

Menurutnya, verifikasi atau pengecekan ini juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah saat sedang pendaftaran. Dalam artian, sekolah benar-benar memastikan orangtua calon peserta didik yang melampirkan SKTM tersebut benar atau tidak. “Tapi filter pertama ya harusnya perangkat (desa/kelurahan) yang mengeluarkan itu,” imbuhnya.

Sri menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dalam memberikan sanksi kepada oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan SKTM.

“Sanksinya dicopot. Jadi, kalau telanjur (memberikan SKTM tidak tepat), ya langsung coret. Masalah sanksi kita cermati lah, itu kan berarti oknumnya tidak menjalankan tugas dengan cermat dan teliti. Karena kan mengakibatkan hal yang fatal. Itu akhirnya mengurangi hak orang lain,” katanya.

Fenomena “mendadak miskin” untuk mendapatkan SKTM juga menjadi sorotan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Menurut dia, warga mendadak miskin bukan lantaran menginginkan biaya sekolah murah, tapi calon peserta didik ‘mengaku-aku’ miskin demi mendapatkan prioritas untuk diterima di sekolah negeri.

Dikatakan Ganjar, jika sesuai aturan memang warga miskin mendapatkan prioritas mendapatkan kesempatan menikmati bangku pendidikan di sekolah negeri. Sekalipun nilainya rendah dan mendaftarkan diri di sekolah favorit.

Namun  pihak pemerintah sudah memberikan batasan dengan pemberian kuota sesuai daya tampung sekolah. Di mana perhitungan siswa yang diterima harus sesuai dengan jumlah lokal kelas yang ada. Sedangkan untuk kuota warga miskin, pemerintah mewajibkan sekolah SMA atau SMK menampung 20 persen dari total kuota yang ada.

“Karena minimnya kuota tersebut, banyak orangtua yang mendaftarkan anaknya sebagai siswa miskin. Tujuannya, agar bisa diterima di sekolah negeri yang dianggap bagus,” ujarnya di sela acara halal bihalal dengan Paguyuban Kepala Desa se-Kendal, Kamis (5/7).

Ganjar mengatakan, syarat untuk dinyatakan sebagai siswa kurang mampu, saat mendaftar, orangtua siswa wajib melampirkan bukti SKTM. Di mana surat tersebut harus diketahui dan ditandatangani kepala desa atau lurah setempat.

Namun Ganjar menegaskan, siswa yang berasal bukan dari keluarga kurang mampu mendaftar melalui kuota miskin 20 persen, maka akan dicoret.  “PPDB sebelumnya kami telah mencoret sebanyak 168 siswa. Di mana mereka terbukti mempunyai kehidupan layak, namun mendaftar dengan melampirkan SKTM,” paparnya.

Pemerintah, lanjut Ganjar, memang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan prioritas mengenyam pendidikan. “Namun saya meminta kejujurannya mengenai status miskinnya, karena ini menimbulkan protes dari masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga telah mengimbau kepada kelurahan dan desa agar benar-benar teliti terkait status miskin warganya. Karena kelurahan dan desa yang tahu betul kondisi warganya.

“Protes dari masyarakat lainnya pada pendaftaran sebelumnya menjadi bahan evaluasi pendaftaran tahun ini. Di antaranya, dibentuknya zonasisasi agar terjadi keseimbangan jumlah siswa pada sekolah negeri dan sekolah swasta,” terangnya

Evaluasi selanjutnya yakni terkait piagam kejuaraan yang diraih oleh siswa. Ganjar mengatakan pihaknya juga telah memperketat dalam pengujian piagam pada siswa yang mendaftar agar tidak ada siswa yang lolos dengan piagam abal-abal. “Regulasi ini juga memperhatikan sekolah swasta. Agar para sekolah swasta juga mendapatkan siswa barunya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kendal, Mirna Annisa, meminta masyarakat mendahulukan warga yang benar-benar tidak mampu. Pihaknya mengimbau masyarakat mengikuti regulasi yang berlaku pada pendaftaran calon peserta didik baru.  “Yang penting harus jujur, jika memang mampu tidak perlu meminta SKTM,” tegasnya. (tsa/bud/aro)