Terlibat Timses, Komisioner KPID Dipecat

213

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, Tazkiyatul Muthmainah diberhentikan, karena dianggap tidak mampu menjaga independensi lembaga. Surat pemecatan Iin -sapaannya- ditandatangani langsung oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai masa cuti kampanye, pada 26 Juni lalu.

Ketua KPID, Budi SP menjelaskan bahwa pemberhentian dilakukan karena yang bersangkutan terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon gubernur Jateng sejak pertama kali pencalonan. Mengingat posisi Iin adalah sebagai ketua Fatayat NU Jateng, sementara salah satu pasangan calon merupakan petinggi Fatayat pusat. Dalam hal ini, komisioner sudah mengingatkan Iin.

”Sejak Januari lalu, kami ingatkan yang bersangkutan atas laporan masyarakat. Nama Iin tercantum dalam urutan nomor 188 sebagai tim sukses pasangan nomor urut dua, Sudirman Said –Ida Fauziyah,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Iin memberikan jawaban bahwa namanya dicatut oleh timses. Padahal, menurutnya, kalaupun memang demikian adanya, Iin seharusnya memberikan klarifikasi kepada timses karena berkaitan dengan netralitas sebagai anggota komisioner KPID. ”Memang secara struktural dia tidak bisa menghindar. Namun, ini merupakan komitmen kami mengawal UU penyiaran bahwa kami tidak boleh berpihak,” tegasnya.

Beberapa bulan berselang, muncul kembali laporan mengenai Iin yang masih terlibat sebagai timses. Bahkan ada pula foto-foto yang memperlihatkan dirinya melakukan penggalangan suara. Oleh KPID Jateng, laporan ini ditindaklanjuti dengan melakukan rapat pleno untuk membuat sikap tegas. Iin diminta mundur dari KPID Jateng atau mundur sebagai timses.

”Kami telah menawarkan opsi alternatif cuti. Dia minta waktu satu minggu. Karena kami tunggu tidak ada perubahan dan karena KPID tidak bisa memberhentikan sesama komisioner, kami sampaikan hasil kajian kami ke DPR. DPR juga mengkaji dan ternyata temuannya sama,” bebernya.

”Akhirnya DPR mengusulkan kepada gubernur untuk memberhentikan yang bersangkutan dan ditandatangani gubernur setelah cuti,” imbuhnya.

Budi mengaku kecewa atas tindakan salah satu komisioner KPID yang seharusnya mampu menjaga integritas ini. Meski demikian, kejadian ini akan dijadikan sebagai pembelajaran. Tidak hanya bagi KPID Jateng, namun juga lembaga Negara di seluruh Indonesia. Bahwa independensi itu harus ditegakkan. ”Karena KPID Jateng menjadi barometer di seluruh Indonesia, ini akan menjadi pembeajaran kita bersama,” tegasnya.

Sementara ini, tugas Iin dirangkap oleh Budi selaku ketua KPID Jateng sebelum adanya pergantian antar waktu (PAW). Saat dikonfirmasi, Iin memilih tidak menjawab telepon koran ini. (sga/ida)