Tantangan Pengembangan Kawasan Agropolitan

222
Oleh: Kartono
Oleh: Kartono

RADARSEMARANG.COM – PENGEMBANGAN kawasan agropoliton merupakan salah satu langkah strategis dalam pengembangan suatu wilayah, selain agrowisata, agroindustri atau agrobisnis. Agropolitan dapat dimengerti sebagai pengembangan wilayah perkotaan di tengah pengembangan sektor pertanian. Kawasan pedesaan yang memenuhi persyaratan pengembangan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/ Kota, sebagai salah satu cara mempercepat pembangunan di pedesaan.

Pilkada 2018 serentak telah terlaksana dan melahirkan pemimpin baru di daerah. Lima tahun berjalan nanti, masyarakat akan tahu pemimpin mana yang menjalankan   konsep pembangunan berkelanjutan secara benar dan baik. Kita harus optimistis bahwa Pilkada 2018 menghasilkan pemimpin daerah yang berorientasi pada implementasi konsep pembangunan berkelanjutan, walaupun janji-janji atau program kerja  dalam kampaye didominasi oleh janji-janji pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan  sangat sedikit yang terkait dengan lingkungan.

Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan di dalam penyusunan rencana tata ruangnya, misalkan melalui musyawarah rembug pembangunan. Penataan ruang dalam kawasan agropolitan diatur dalam  UU 26/2007, dimaksudkan untuk meningkatan efisiensi pelayanan sarana dan prasarana penunjang  kegiatan pertanian, sebelum maupun setelah proses produk. Implementasi penataan ruang dalam pengembangan kawasan agropolitan  memerlukan konsistensi  dari semua stakeholder, agar tidak mengakibatkan bencana lingkungan.

Sebagai embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan bidang pertanian, penataan ruang  dapat berpotensi menjadi penyalahgunaan fungsi lahan, yang dapat menyebabkan sumber bencana lingkungan di masa mendatang. Pengembangan kawasan pedesaan menjadi kawasan yang berorientasi perkotaan berpotensi terjadi perubahan gaya hidup maupun sosial ekonomi masyarakat. Kawasan pedesaan yang semula merupakan daerah asal urbanisasi akan berpotensi menjadi kawasan tujuan urbanisasi seiring dengan perkembangan kawasan itu. Arus urbanisasi ini tentunya akan memperbesar jumlah penduduk, sehingga membesar juga kebutuhan akan permukiman dan infrastruktur lainnya. Potensi-potensi inilah yang menjadi tantangan pada lingkungan hidup.

Partisipasi Aktif Masyarakat

Kata kunci dalam pengembangan kawasan agropolitan adalah implementasi penataan ruang, oleh karena itu masalah lingkungan yang mungkin timbul bergantung pada kondisi topografi dan penggunaan lahan. Bisa jadi konsep penataan ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW berubah atau diimplementasikan di lapangan menjadi penataan uang.

Ketika kepentingan pertumbuhan ekonomi yang diutamakan maka implementasi penataan ruang akan didasarkan pada nilai ekonomi. Kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan bisa jadi akan berubah menjadi pertanian produktif atau holtikultura. Lahan pertanian produktif bisa jadi berubah menjadi lahan permukiman atau pusat perdagangan dan jasa setelah di sekitar lahan tersebut dibangun infrastrukur jalan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor, sedimentasi badan sungai di musim penghujan, atau bahkan bencana kekeringan di musim kemarau. Aliran dampak lingkungan akibat tekanan atau pengaruh pembangunan  akan terjadi dari hulu hingga hilir.

Ketika masyarakat sudah merasakan berbagai pelayanan jasa seperti layaknya masyarakat perkotaan, maka tidak terelakan akan terjadi pergeseran gaya hidup atau sosial budaya masyarakat. Gaya hidup konsumtif dan ingin serba praktis menjadi tren.  Salah satu contoh ingin serba praktis adalah pemakaian peralatan atau penunjang kegiatan sehari-hari yang terbuat dari plastik yang sekali pakai.  Gaya hidup yang demikian ini dapat memicu penggunaan plastik yang tidak terkendali. Plastik-plastik yang tidak dapat didaur ulang atau dipakai lagi menjadi sumber pertumbuhan sampah plastik, yang akhirnya mencemari lingkungan.

Partisipasi masyarakat tentunya sudah dilibatkan dalam proses penyusunan rencana penataan ruang  yang tertuang dalam RTRW, namun sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, masyarakat juga mempunyai peran utama berpartisipasi dalam pemanfaatan lahan, dan pengendalian atas penggunaan ruang. Peranan masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang ini sangatlah besar, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh implementasi penataan ruang.   Sosialisasi akan peran masyarakat dalam implementasi undang-undang ini sangat penting, sehingga masyarakat bisa memahami atas hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi aktif.

Selagi semua stakeholder berperan dengan baik dan bersinergi membangun daerah dengan menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, pengembangan kawasan pedesaan menjadi kawasan agropolitan (kota di ladang) sangat bermanfaat bagi percepatan perkembangan suatu wilayah. Keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan harus menjadi pedoman dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan agropolitan, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang semakin bahagia dan sejahtera dapat tercapai. Jadi pengembangan kawasan agropolitan tidak menjadi bencana lingkungan. (*/bas)

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang