SIBUK : Selain legalisasi, Disdukcapil Kota Magelang juga melayani permohonan perubahan data pada kutipan akta kelahiran, maupun kartu keluarga. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
SIBUK : Selain legalisasi, Disdukcapil Kota Magelang juga melayani permohonan perubahan data pada kutipan akta kelahiran, maupun kartu keluarga. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Jelang tahun ajaran baru, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang memilih tidak menggunakan waktu istirahat pegawai, agar bisa memberikan pelayanan cepat kepada pemohon legalisasi dokumen kependudukan untuk keperluan pendaftaran sekolah maupun kuliah. Kebijakan ini juga mempertimbangkan jam pelayanan untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah yang relatif singkat.

“Tiap hari warga yang mengurus legalisasi sekitar 500 orang, dan keramaian ini kami prediksi masih berlangsung hingga sepekan ke depan,” kata Kepala Disdukcapil Kota Magelang, Hartoko, kemarin.

Kebijakan lain untuk mencegah penumpukan antrean, Hartoko menginstruksikan bahwa penandatanganan legalisasi dilakukan oleh seluruh pejabat struktural. Sebelumnya, kewenangan diberikan kepada Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan. Beberapa dokumen kependudukan yang dilegalisasi pemohon, disebutkannya, kutipan akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Tiap warga yang mengajukan rangkap 10 lembar, maka yang kami tulis nomor legalisir hanya satu lembar saja, sisanya kami minta pemohon untuk menulis sendiri,” ujarnya.

Pihaknya juga melayani legalisasi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kota/kabupaten daerah lain. Tidak seperti mekanisme normal dengan mengajukan surat kepada dinas terkait untuk mendapatkan kepastian keabsahan akta, kali ini, pihaknya mengambil jalan pintas.

“Normalnya begitu, kami bersurat, lalu menunggu jawaban dari dinas sana. Kadang untuk menunggu balasan bisa berminggu-minggu, atau sekitar satu bulan. Kami menyadari, mereka membutuhkan waktu untuk mengecek arsipnya. Sehingga dalam rangka pendaftaran ini, kami meminta pemohon untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,” bebernya.

Isi dari surat pernyatan tersebut, lanjut Hartoko, menerangkan apabila legalisasi Disdukcapil Kota Magelang tidak dapat dipergunakan karena tidak sesuai ketentuan, maka pemohon tidak akan menuntut dinas dan pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran yang tertulis dalam kutipan akta.

“Ada dua sisi yang bisa dilihat dari kebijakan ini. Satu, agar cepat digunakan untuk mendaftar sekolah atau kuliah, tapi di sisi lain, kalau ada pelanggaran, maka sudah ada surat pernyataan yang mereka buat sendiri,” tuturnya.

Hartoko mengakui, pada momen pendaftaran sekolah, beberapa warga memang mengalami kendala dalam administrasi yang disyaratkan oleh pihak sekolah. Seperti mengharuskan KK yang terbaru atau diperbaharui sesuai kondisi. Terhadap kasus tertentu, pihaknya mengeluarkan surat keterangan dilampiri fotocopy KK lama dan menerbitkan kutipan KK terbaru.

“Sebagai pengalaman, kami mengimbau agar warga dengan kesadaran memperbaharui KK bila ada perubahan data. Jangan menunggu sampai ada keperluan, baru mengurus,” ujarnya.

Diakui Hartoko, selain legalisasi untuk pendaftaran sekolah dan kuliah, beberapa warga juga mengurus legalisasi untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Namun jumlah untuk kebutuhan CPNS masih sedikit. Kemudian pengajuan koreksi atau perubahan data, baik kutipan akta kelahiran, KK, dan KTP.

Sementara itu, pemohon legalisisasi asal Kota Magelang, Alaysha Yahya Maulina, 15, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Magelang. Ia tidak perlu mengantre lama, dan semua legalisasi yang dibutuhkan terpenuhi. Padahal ia datang ke kantor pelayanan saat jam istirahat pegawai.

“Saya hanya menunggu sebentar, dan langsung dipanggil. Kebetulan saya butuh legalisir akta kelahiran dan KK untuk mendaftar SMA di Jogjakarta,” imbuh lulusan SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan itu. (put/lis)