Pernah Dihalangi Preman saat Menggalang Donasi

Mengenal Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang

292
PEDULI: KPH Semarang saat membantu renovasi rumah warga Semarang Utara bersama lintas komunitas dan organisasi. (JOKO SUSANTO/jawa pos radar semarang)
PEDULI: KPH Semarang saat membantu renovasi rumah warga Semarang Utara bersama lintas komunitas dan organisasi. (JOKO SUSANTO/jawa pos radar semarang)

Memiliki kepedulian hukum tak harus menjadi aparat penegak hukum. Kepedulian hukum bisa dibuktikan dengan kegiatan nyata yang bermanfaat. Hal itulah yang dilakukan Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang.

JOKO SUSANTO

RADARSEMARANG.COM – KETIMPANGAN hukum dan rasa keadilan yang menjerat kaum marjinal terkadang mengiris rasa keprihatinan. Mereka yang mayoritas warga yang tak paham hukum justru “ditumbalkan” karena belum matang, dan kejamnya sistem hukum akibat ulah permainan oknum yang paham hukum.

Dilatar belakangi hal tersebut, lima pemuda dari berbagai profesi merasa prihatin dan sepakat mendirikan Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang. Komunitas ini dibentuk sebagai ajang diskusi, sharing, dan kepedulian terhadap kasus-kasus hukum.

Mereka adalah Mardha Ferry Yanwar (mahasiswa Universitas Negeri Semarang), Muhammad Ikhsan (pramusaji Penghubung Komisi Yudisial Jateng), Sari Mulyani (penggiat usaha Event Organizer), serta Susanto dan Okky Andaniswari, keduanya staf kantor advokat.

Sekretaris KPH Semarang, Muhammad Ikhsan, menjelaskan, komunitas ini didirikan atas dasar keprihatinan terhadap penegakan hukum di negeri ini yang  dinilai “tajam dan runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas.”

“Komunitas ini berdiri 16 Februari 2016. Pembentukannya tanpa perencanaan matang, tapi dibentuk saat kami nongkrong bersama,” jelas Muhammad Ikhsan kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dikatakan, kasus yang menjerat Ketua RT 2 RW 2, Kelurahan Karanganyu, Semarang Barat, Ong Budiono, yang semakin menguatkan kelimanya untuk mendirikan komunitas ini. Ia melihat, kasus yang menjerat Ong Budiono sebenarnya masalah sepele, yakni  soal iuran wajib RT.

“Dari kasus tersebut, kami sangat prihatin, kemudian jadi bahan diskusi dan beberapa kali memantau sidangnya. Belum lagi beberapa kasus korupsi yang di persidangan kami amati tidak terbukti menerima maupun menggunakan uang korupsi, namun gara-gara salah kebijakan justru dipenjara,”kata Ikhsan.

Dikatakan, agenda rutin dilakukan di komunitas ini, antara lain, diskusi, memantau sidang, bakti sosial (baksos), sharing, dan nongkrong bareng. Hingga saat ini anggota komunitas ini sudah mencapai 23 orang, yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa di Semarang.

Menurut Ikhsan, setiap calon anggota baru yang ingin bergabung, tidak ada syarat khusus. Karena siapa saja boleh bergabung. Menurutnya, komunitasnya hanya sebagai pemantik atau penggugah agar semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap kasus hukum. Dengan begitu oknum-oknum nakal bisa dihilangkan dari Indonesia.

Ia menilai untuk peduli hukum, tidak perlu harus menjadi aparat penegak hukum terlebih dahulu, melainkan dengan turut bersama sosialisasi taat hukum juga bagian yang positif dan harus dilakukan terus-menerus di manapun berada.

“Kalau buat acara, biasanya saling undang antarorganisasi maupun komunitas yang ada, jadi diskusinya bisa hidup. Termasuk kalau mengawal kasus, biasanya kordinasi dengan organisasi berbadan hukum, agar punya legalitas, jadi kami cuma yang mendorongnya saja,”ungkapnya.

Koordinator KPH Semarang, Mardha Ferry Yanwar, menambahkan, sekalipun kegiatannya positif, namun banyak juga cibiran dari masyarakat, baik yang menganggap kurang kerjaan, dipikir mencari-cari kesalahan, kemudian buang-buang waktu, dan pernah juga sampai dicegah  preman.

“Pernah dicegah preman saat menggalang donasi di Simpang Lima Semarang, padahal waktu itu  kami lakukan gabungan komunitas, mungkin premannya takut menyaingi pengemis-pengemis yang dijaganya,”imbuh Mardha sembari tertawa kecil.

Yang paling ekstrim, kata Mardha, yakni kegiatan bersama salah satu organisasi resmi pernah hendak dibubarkan oleh kepolisian, hanya karena membuat diskusi terkait kasus yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, atas kasus penyiraman air keras dan penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani.

“Jadi, waktu itu, diskusinya mau dibubarkan saat akan berlangsung, dengan alasan diskusinya tidak berizin, padahal acaranya diadakan di salah satu kampus Semarang, makanya kami juga aneh, akhirnya kami mengalah berikan pemberitahuan ke atasan polisi dan beri pengertian, bahwa murni diskusi bukan mau demo,”ungkapnya. (*)