Pentingnya Data Pemilih Dalam Pemilu

278
Oleh: Herminiastuti Lestari
Oleh: Herminiastuti Lestari

RADARSEMARANG.COM – SELAMA Ini seseorang jarang sekali melihat dan peduli tentang daftar pemilih yang diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Balai Desa setempat, atau papan pengumuman daftar pemilih yang diletakan pada tempat strategis. Bahkan mereka juga tidak mencermatinya saat daftar pemilih diumumkan menjelang Pemilu, baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota.

Bahkan yang lebih tragis, ada calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota tidak mencermatinya dengan baik, apakah dirinya sudah tercatat sebagai pemilih di daerahnya tempat memilihnya atau belum, permasalahan baru akan timbul ketika hendak dilaksanakannya pencoblosan, namun namanya belum tercatat.

Meski Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), namun jika warga tidak lagi peduli dan mencermatinya saat diumumkan daftar pemilih, permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai.

Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan lapangan (PPL) di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 kemarin, pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door, beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

Data jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan dari data agregat kependudukan 934.929, Daftar Pemilu sumber daftar pemilihan Gubernur Jawa Tengah 715.666 ditambah dengan pemilih pemula sebanyak 12.503, maka DPS Pemilu 728.168, sedangkan data yang belum melakukan perekaman E-KTP Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, per tanggal 5 April 2018 yang terdaftar di DPS Pilgub 2018 sebanyak 19.214

Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara. Suara rakyat menjadi modal bagi pasangan calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota.  Sehingga tak heran ketika terjadi pasangan calon atau calon anggota legislatif, yang mengajukan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan.

Maka sudah seharusnya pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang, para calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota harus lebih peduli, harus lebih mencermati daftar pemilih yang ada di wilayahnya, agar hak konstitusional warga tidak hilang sia-sia, namun juga menjadi penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara di daerah tersebut.

Adapun masa pendaftaran calon anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota dimulai pada tanggal 4 Juli – 17 Juli 2018. Sesuai dengan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 pasal 240 ayat (1) point adalah “terdaftar sebagai pemilih”.

KPU Kabupaten Pekalongan telah menetapkan DPS Pemilu pada tanggal 17 Juni 2018, dan diumumkan pada tanggal 18 Juni 2018 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat sampai tanggal 8 Juli 2018. Untuk itu bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019, untuk segera melaporkanke PPS setempat, sesuai dengan alamat yang tertera  KTP elektronik. Berdasarkan tanggapan dari masyarakat ini, maka bagi yang belum terdaftar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih pada masa perbaikan DPS. (*/bas)

Programer Teknologi Informasi di Pekalongan