RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang. Pada Mei 2018, instansi tersebut berhasil merealisasikan penerimaan pajak daerah sebesar 47,34 persen dari target yang dibebankan sebanyak Rp 226 miliar lebih.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Maria Tri Mangesti, mengatakan, secara data kinerja UPPD Kabupaten Semarang  ukup menggembirakan karena seluruh target pajak dan retribusi sebesar Rp 226,365 miliar dapat terrealisasi Rp 107,171 miliar (47,34 persen). Sumbangan terbesar  berasal dari Pajak Kendaraan Bermotot (PKB) dari target Rp 124,888 miliar sudah terrealisasi Rp 55,599 miliar dan Bea Balik Nama KB (BBNKB) dari target Rp 100,354 miliar terealisasi Rp 48,800 miliar.  “Kinerja ini sudah sangat bagus dan patut diapresiasi,” katanya.

Meski begitu, pihaknya mewanti-wanti agar UPPD juga fokus pada penagihan piutang pajak yang jumlahnya cukup besar atau Rp 11,171 miliar. Piutang terperinci terdiri dari 4.848 unit roda empat (Rp 5,527 miliar) dan 48.042 unit roda dua (Rp 6,190 miliar). Ada lima kecamatan penyumbang tunggakan terbesar yakni Kecamatan Ungaran Barat (Rp 1,332 miliar); Bergas (Rp 1,097 miliar); Ambarawa (Rp 1,010 miliar); Ungaran Timur (Rp 1,004 miliar) dan Bawen (Rp 931 juta). “Kami berharap tahun ini target dapat terlampaui, karena baru lima bulan capaiannya sudah hampir 50 persen,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Ahmad Ridwan mengapresiasi semangat UPPD Kabupaten Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Ia mengusulkan adanya samsat yang fokus ke karyawan perusahaan swasta, melalui kerja sama tertentu, misalnya dengan bagian keuangan perusahaan.

UPPD perlu memiliki data base karyawan perusahaan-perusahaan itu yang menunjukkan siapa saja karyawan yang wajib bayar pajak kendaraan bermotor setiap bulan. “Dengan data base tersebut UPPD dapat berkolaborasi dengan manajemen perusahaan untuk bagaimana agar karyawan bersangkutan membayar pajak kendaraannya sesuai tanggal jatuh temponya,”  ujarnya.  (fth/zal)