Bupati Sampaikan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017

134
OPINI WTP : Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyerahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Afif Nurhidayat. (DOK HUMAS DPRD WONOSOBO)
OPINI WTP : Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyerahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Afif Nurhidayat. (DOK HUMAS DPRD WONOSOBO)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (2/6). Rapat dipimpin Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Menurut Bupati, penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ini merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Sistem penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sudah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan informasi yang disajikan dapat memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja,” katanya.

Dikatakan dia, LPP-APBD Tahun Anggaran 2017 telah melampaui tahapan-tahapan review Laporan Keuangan SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan dari 15 Januari 2018 sampai 30 Januari 2018. Kemudian review Laporan Keuangan Konsolidasian dilaksanakan pada 15 Maret 2018 sampai 28 Maret 2018, pemeriksaan Pendahuluan oleh BPK dari 8 Februari 2018 sampai 16 Maret 2018 serta pemeriksaan secara terinci atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK dari 5 April 2018 sampai 4 Mei 2018. “Adapun informasi umum yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain, terdapat pertumbuhan aset sebesar Rp 274,98 miliar atau 11,44 persen bila dibandingkan Tahun 2016, terdapat penurunan kewajiban sebesar Rp 857,55 juta atau 20,17 persen bila dibandingkan Tahun 2016 dan terjadi pertumbuhan ekuitas sebesar Rp 275,84 miliar atau 11,49 persen bila dibandingkan Tahun 2016,” katanya.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan ini, sebelumnya telah disesuaikan atau dikoreksi sesuai dengan hasil audit BPK. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa paling lama 3 hari sejak rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rencangan peraturan bupati, tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disetujui bersama, harus dikirim kepada gubernur untuk dievaluasi.

“Terkait Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 untuk pendapatan daerah setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1,843 triliun dapat direalisasi sebesar Rp 1,829 triliun atau 99,24 persen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sejumlah Rp 210,14 miliar dapat terealisasi sebesar Rp 228,02 miliar atau 108,51 persen. Kemudian pendapatan transfer, dianggarkan sebesar Rp 1,29 triliun realisasi sebesar Rp 1,27 triliun atau 97,85 persen serta lain-lain pendapatan yang sah, dianggarkan sebesar Rp 334,84 miliar realisasi Rp 330,87 miliar atau 98,81 persen,” katanya.

Untuk Belanja Daerah dan Transfer, pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp 2 triliun realisasi sebesar Rp 1,71 triliun atau 85,74 persen, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,11 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 311,01 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 3,98 miliar, dan Transfer sebesar Rp 287,44 miliar.

“Adapun realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 178,69 miliar dengan rincian penggunaan SiLPA Tahun 2016 Rp 178,53 miliar dan penerimaan kembali dana bergulir Rp 158,89 juta. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 21,23 miliar adalah untuk penyertaan modal pemerintah daerah,” katanya.

Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar Rp 271,46 miliar. Dan posisi Neraca pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2017 adalah untuk aset Rp 2,678 triliun, kewajiban Rp 3,392 miliar dan ekuitas Rp 2,674 triliun.

Bupati menambahkan, LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Untuk itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif yang telah meningkatkan kinerjanya di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun kepada legislatif atas dukungannya sehingga opini WTP dapat diraih. “Namun opini WTP ini, diharapkan bisa menjadi cambuk bagi semua pihak, agar ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin bertambah baik, transparan dan akuntabel,” katanya.

Selanjutnya sesuai agenda, Ketua DPRD Afif Nurhidayat menyebutkan, setelah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017, dilanjutkan dengan menyusun Pandangan Umum Fraksi. (ali/adv)

Silakan beri komentar.