Litani Satyawati
Litani Satyawati

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan diri ke sistem pendataan pemerintah. Tidak terdatanya pelaku UMKM ini membuat pemerintah kesulitan dalam membantu mengembangkan usaha mereka.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang Litani Satyawati mengatakan, dari ribuan UMKM yang ada di Semarang, masih ada yang belum mendaftarkan diri karena memang sistemnya dilakukan dengan suka rela. Padahal, dengan mendaftarkan diri, pelaku UMKM bisa mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Kota Semarang, seperti pelatihan sesuai bidang usaha hingga penyaluran bantuan modal dari sejumlah pihak.  “Sebenarnya, gunanya izin adalah untuk mendapatkan data-data mereka, sehingga pemerintah bisa melakukan mapping dan membantu sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Litani.

“Sayangnya, hampir sama seperti pemerintah mewajibkan untuk memiliki KTP, ada saja yang nggak mau ngurus. Atau baru ngurus ketika ia membutuhkan,” tandasnya.

Litani mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah all out mendorong kemajuan UMKM yang ada di Semarang. Pendataan ini, merupakan salah satu cara pemerintah, untuk memberdayakan UMKM.

“Kami berharap geliat ekonomi bertumbuh dari mereka. Karena perekonomian stabil diantaranya juga dari mereka. Karena ini yang menyeimbangkan. Ekonomi kita berputar diantaranya juga karena peran merka-mereka. Makanya kita memberikan sentuhan,”  ujarnya.

Litani menambahkan, sebenarnya tidak sulit untuk mendaftarkan diri. Sebab, pemerintah telah meiliki kebijakan I-Jus Melon atau Izin Usaha Mikro melalui Online. “Diharapkan semua memberitahukan keberadaannya melalui aplikasi, sehingga semua datanya tercatat,” ajaknya.

Sebagai pelaku UMKM di Semarang Rina Sunarya sangat mengapresiasi dorongan pemkot dalam memajukan UMKM di Semarang. Salah satu yang dirasakan olehnya adalah sering diadakannya ekspo bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya. ”Saat Hari Jadi Kota Semarang, Dinas Koperasi mengadakan acara dan memberi kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan produk,” ujar Rina yang menjalani usaha membuat boneka hand made ini.

Sayangnya, Rina menjadi satu dari beberapa pelaku UMKM yang belum mengetahui keberadaan kebijakan I-Jus Melon pemerintah. “Saya belum tahu. Tapi kalau izin, saya sudah melakukan , melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan prosesnya cepat,” ujarnya. (sga/zal)