Tuntaskan 12 Mandat Rakyat Kabupaten Pekalongan

Refeksi Dua Tahun Kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan

127
PRESTASI WTP : Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PRESTASI WTP : Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENGHARGAAN ADIPURA : Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan penghargaan Adipura kategori Kota Kecil dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENGHARGAAN ADIPURA : Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan penghargaan Adipura kategori Kota Kecil dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN-Dalam dua tahun kepemimpinan Bupati Pekalongan, KH Asip Kholbihi SH M.Si dan Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Ir Arini Harimurti di Kabupaten Pekalongan, sejak dilantik pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, telah banyak yang dilakukan dan diselesaikan. Tak heran, jika puluhan penghargaan tingkat nasional dan ratusan penghargaan tingkat Jawa Tengah telah berhasil diraih.

Dalam dua tahun kepemimpinan Bupati Asip dan Wabup Arini, 12 mandat rakyat Kabupaten Pekalongan dituntaskan. Pertama tentang rekayasa sosial dan engineering untuk penanganan rob yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dalam dua tahun terakhir, sudah selesai tertangani meski belum tuntas, karena saat ini prosesnya masih berjalan. Namun Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan penanganganan rob dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 489 miliar. Pemkab Pekalongan menyakini bahwa nanti bisa mengatasi permasalahan rob. Yakni, masalah rob yang diawali pada tahun 2008 dan banjir mulai parah pada tahun 2014.

Untuk menyelesaikan permasalahan rob yang ada di Kecamatan Tirto, pada tahun 2017 dalam Bupati Asip dan Wabup Arini membuat tanggul melintang gotong royong yang berada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Ternyata berhasil menanggulangi bencana banjir di empat desa, yakni Desa Tegaldowo, Desa Mulyorejo, Desa Karangkompo dan Desa Sepacar. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pramono telah mengakui keberhasilan Pemkab Pekalongan dalam mengatasi banjir rob di wilayah 4 desa tersebut hanya dengan anggaran Rp 2,4 miliar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Hasilnya, ternyata efektif, simpel, dan fungsional dengan bangunan yang tidak begitu besar. Keberhasilan membangun tanggul ini, menjadi daya dukung untuk membangun tanggul yang lebih besar yang dibiayai oleh APBN dengan anggaran multi years. Dan akhir tahun 2019, permasalahan banjir dan rob akan selesai, seiring dengan selesainya pembangunan tanggul raksasa tersebut.

Kemudian penyelesaian infrastruktur lain, Bupati Asip dan Wabup Arini telah membuat mapping jalan atau peta jalan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan. Targetnya, pada tahun 2020 nanti semua jalan sudah selesai, sehingga dalam kondisi bagus dan mulus. Demikian juga dengan penerangan jalan, seperti di Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang, sekarang semua sudah terang di malam hari.

Selain itu, sarana infrastruktur lainnya, seperti infrastruktur pengairan yang rusak akan diperbaiki. Selain itu, akan membangun serta meningkatkan sistem pengairan baru yang berdampak pada meningkatnya panen. Kemudian bagaimana me-recycling air, dengan membuat bendungan-bendungan baru atau embung-embung baru, yang saat ini perlu dikaji dan diinisiasi. Kondisi saat ini, debit air sungai menurun sekitar 30 persen, baik di sungai-sungai besar seperti Sungai Singkarang maupun sungai-sungai yang lain. Sehingga perlu disikapi dengan memanfaatkan musim hujan, biar airnya tidak lost begitu saja ke sungai dan laut.

Pembangunan yang bersifat fisik pada tahun 2018 ini, akan terus dilakukan. Yakni, pembangunan yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, seperti pembangunan Pasar Kedungwuni, pusat-pusat UMKM yang semua titiknya di Kecamatan Kedungwuni. Kemudian, peningkatan Pasar Doro, Pasar Pekajangan dan Bligo, termasuk mendorong pasar desa yang ada di Desa Paninggaran, untuk ditingkatkan menjadi pasar kelas kabupaten. Dan tahun 2018, dimulainya pembangunan di bidang IT (informasi teknologi) di Kabupaten Pekalongan, yang nantinya akan didedikasikan untuk UMKM.

Sedangkan di sektor kebudayaan, banyak yang telah dilakukan dengan program yang bersifat pemberdayaan, utamanya dititikberatkan pada penyadaran kembali kualitas kesehatan dan sektor pendidikan. Di sektor kesehatan di Kabupaten Pekalongan, dulu dikenal dengan tingkat kematian ibu melahirkan yang tinggi dan pada 2 tahun terakhir ini angkanya bisa ditekan hingga turun secara drastis. Inisiasi dengan program zero drop out agar seluruh anak-anak usia sekolah, tidak boleh lagi tidak sekolah, wajib belajar sembilan tahun harus diemplementasikan, karena sebentar lagi akan tinggal landas wajib belajar 12 tahun.

Di sektor keagamaan sesuai dengan visi Bupati Asip dan Wabup Arini, yakni membangun masyarakat yang mempunyai sendi-sendi religius. Banyak hal yang telah dilakukan di samping memberikan honor pada guru agama, pendidikan non formal seperti TPQ, madrasah diniyah (Madin) dan pondok pesantren (Ponpes) juga ditingkatkan. Pada sekolah negeri diberikan tambahan-tambahan  pelajaran, yang bermuatan agama seperti muatan akidah di tingkat dasar dan menengah. Kemudian pemahaman fiqih dalam keseharian yang bisa diaplikasikan di tingkat anak didik. Hal itu, untuk mengurangi gejala/fenomena radikalisme. Karena itu, perlu ditanamkan akidah yang toleran yang sudah diajarkan oleh para orangtua terdahulu, akidah-akidah yang lurus agar tidak terdistorsi oleh pemahaman-pemahaman lain. Termasuk menggerakkan menghidupkan kembali jam belajar siswa mulai habis maghrib sampai isya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar jam-jam tersebut digunakan dengan sebaik-sebaik mungkin, untuk menjalankan kembali tradisi para lelulur seperti melakukan kajian-kajian agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Di Kabupaten Pekalongan ini jumlah UMKM hampir sebanyak 53 ribu. UMKM ini, akan segera diklusterisasi. Kemudian dengan pola pemberdayaannya, fokus Pemda menginisiasi lahirnya tenaga pemasaran yang disebut pemasaran  alternatif, yang membuka hubungan dengan pemerintahan baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk memasarkan produk-produk. Yang terpenting lagi Kabupaten  Pekalongan akan segera membangun rest area type A di jalan tol Pemalang Batang,yang akan menampung ratusan UMKM di rest area type A trsebut.

Pada 2 tahun terakhir ini pertumbuhan investasi di bidang properti sangat tinggi sekali, yang dipengaruhi oleh pembebasan jalan tol. Inisiasi berdirinya kampus, sehingga di wilayah Kabupaten Pekalongan yang saat ini ada 8 perguruan tinggi, yang sudah dirancang dan on process. Meski begitu, ada satu yang sudah berdiri, yakni Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen. Kemudian disusul perguruan tinggi lainnya, seperti Undip, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, beberapa stasiun lapangan seperti punyanya UGM di Pagilaran kemudian IPB sudah disiapkan untuk percontohan pertanian padi di Kajen dan Kesesi.

Kepempinan kepimimpinan Bupati Asip dan Wabup Arini dalam 3 tahun ke depan, sangat berpengaruh pada perubahan di Kabupaten Pekalongan, terutama aspek pemberdayaan, aspek pembangunan sarana-sarana dasar, infrastrukur-infrastrukur dasar, baik itu inftrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan lain sebagainya. Maka ini akan memperkuat posisi Kabupaten Pekalongan di kawasan Jawa Tengah.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih 12 persen, tapi dengan program-program yang telah dijalankan selama ini, dalam waktu dekat akan terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Sehingga, di akhir masa jabatan Bupati Pekalongan, KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan, Ir Arini Harimurti pada tahun 2021, Kabupaten Pekalongan sudah merdeka dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 12 persen menjadi 9 persen. Meski ini bukan langkah yang mudah, butuh kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, untuk terus menerus mengentaskan masalah kemiskinan.

Dari aspek tata pengelolaan uang daerah cukup perfect, terbukti sejak tahun 2016 Kabupaten Pekalongan sudah meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi masih WTP percobaan menurut versi BPK. Baru pada tahun 2017 dan 2018, WTP yang diberikan BPK kepada Kabupaten Pekalongan, adalah WTP mantap. Bahkan penghargaan WTP pada tahun 2018 ini, Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepercayaan yang diberikan BPK ini, menjadi daya dukung dan menjadi spirit Kabupaten Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang baik, dan yang paling penting adalah memberikan kepercayaan pada para investor, agar datang ke Kabupaten Pekalongan. Pemkab Pekalongan telah menyiapkan lahan kawasan industri di kawasan pantura seluas 2000 hektare. Pada tahun 2018 ini, Pemkab Pekalongan akan memangkas sistem perizinan, kemudian regulasi yang tidak mendukung akan dideregulasi, pelayanan yang berbelit yang menyangkut SDM akan dibenahi. Maka orang datang ke Kabupaten Pekalongan sudah nyaman dan ramah sesuai instruksi Presiden. (thd/adv/ida)

Silakan beri komentar.