Studi Tentang Pelaksanaan Keuangan dan Program Infrastruktur Daerah

Hasil Kunjungan Kerja DPRD Demak Ke Kota Cimahi dan Kota Bandung Jabar

184
KUNKER :  Anggota DPRD Demak saat kunjungan kerja ke Kota Cimahi. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
KUNKER :  Anggota DPRD Demak saat kunjungan kerja ke Kota Cimahi. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Demak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Cimahi dan Kota Bandung, Jawa Barat. Ini dilakukan untuk studi komparasi terkait pelaksanaan keuangan dan program infrastruktur daerah. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak-

Kunker yang diikuti Komisi B dan Komisi C DPRD Demak ini dipimpin Wakil Ketua H Fahrudin Bisri Slamet, Wakil Ketua H Muntohar, Ketua Komisi B Ali Subkan dan Ketua Komisi C H Sudarno. Adapun, anggota komisi yang turutserta adalah Rozikan Anwar, Parsidi, Sonhaji, M Abdul Malik, Mukti Kholil, Kastamah, Muh Yasin, Nur Wahid, Hermin W, Suhadi, Farodli, Abu Said, dan anggota dewan lainnya.

Kunker di DPRD Kota Cimahi, rombongan DPRD Demak diterima Ketua DPRD setempat, Ahmad Gunawan. Dalam kesempatan itu, DPRD Demak diberikan gambaran bahwa pembangunan Kota Cimahi berkembang pesat. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi beban berat bagi daerah tersebut, utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam pembangunan maupun pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Terkait dengan reses dilaksanakan dengan mengundang audiens sebanyak 300 orang. Kemudian, operasional dan tunjangan reses diserahkan secara bersamaan. Yang berbeda dengan daerah lain adalah adanya honor non PNS dalam reses tersebut yaitu lebih dari 10 orang.

Gunawan mengatakan, dalam hal pokok pokok pikiran DPRD dibahas dengan menggunakan  dengan prosedur yang ada. “Pelaksanaannya dinamis dan kreatif,” katanya.

Menurut Gunawan, anggota DPRD Cihami lebih fokus pada kegiatan kedinasan. Melaksanakan sidak dan monitoring pelaksanaan jalannya pembangunan atau melakukan kunjungan dalam daerah. Selain itu, optimal menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan perda lainnya, utamanya tentang perda APBD.

Di Kota Bandung, rombongan DPRD dari Demak diterima Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dalam kunker itu, anggota dewan Demak menerima gambaran seputar Kota Bandung yang dikenal sebagai kota jasa. Sebagai kota jasa, Bandung mengutamakan keamanan daerah dan warga didorong untuk selalu bersahabat, santun, akrab dan bisa menyenangkan bagi para pengunjung. Kebersihan kota juga menjadi keteladanan dalam mengembangkan daerah tersebut. Dari kunker di Bandung itu, Kabupaten Demak bisa bercermin terkait penyediaan jasa pelayanan yang didukung kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban masyarakatnya.

Adapun, langkah yang diambil Kota Bandung adalah melakukan revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi untuk pemantapan pembangunan daerah. Dalam pembangunan itu, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan dukungan  secara politis dari pihak legislatif melalui upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan. DPRD Kota Bandung, memiliki catatan strategis. Yaitu, menghasilkan 66 rekomendasi yang  memuat apresiasi maupun kritikan terhadap kinerja pemkot Bandung.

Dalam proses pembahasan kebijakan, DPRD Kota Bandung mengkritisi kurang efektifnya pengelolaan BUMD  migas. Terkait dengan BUMD Bank Pasar, sesuai dengan perda yang ada, BUMD tersebut dinilai sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini agar terjadi kemandirian sebagai sebuah usaha profesional.

Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, dengan adanya kunker itu, DPRD Demak dapat belajar banyak terkait berbagai hal dalam memajukan daerah. “Studi seperti ini diperlukan agar kita dapat melihat perkembangan daerah lain dan dapat mengambil model pembangunan tersebut untuk kita serap dalam rangka memajukan Demak,” katanya. (*/zal)