IKAN BERBAHAYA: Kepala BKIPM Semarang, Gatot Perdana (bertopi), saat menerima ikan Piranha dari salah seorang warga di kantor BKIPM Semarang, kemarin. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
IKAN BERBAHAYA: Kepala BKIPM Semarang, Gatot Perdana (bertopi), saat menerima ikan Piranha dari salah seorang warga di kantor BKIPM Semarang, kemarin. (NUR WAHIDI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Sebanyak 152 jenis ikan berbahaya dan invasif yang dipelihara oleh masyarakat diharapkan dapat diserahkan kepada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Semarang terhitung sejak 1 Juli hingga batas waktu 31 Juli 2018. Hal itu dilakukan karena ikan tersebut berbahaya bagi dirinya sendiri, dan apabila dibuang di sungai akan membahayakan orang lain.

“Selama sebulan tersebut apabila ditemukan ikan berbahaya dan invasif di masyarakat, akan mendapatkan sanksi berupa kurungan maupun denda. Yakni, untuk warga yang memelihara ikan berbahaya tanpa izin atau melepas ikan berbahaya akan dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 2 miliar,” papar Kepala BKIPM Semarang, Gatot Perdana di kantor BKIPM Jalan Dr Suratmo Semarang usai membuka posko penyerahan ikan berbahaya dan invasif, Minggu (1/7) .

Gatot  mengatakan, yang sedang viral saat ini, ada seorang pecinta ikan yang melepaskan ikan jenis Arapaima Gigas berukuran tiga meter di perairan lepas Sungai Brantas, Jawa Timur. Padahal ikan tersebut jenis ikan berbahaya dan merugikan bagi kelangsungan ekosistem ikan asli penghuni sungai tersebut.

“Dengan adanya video tersebut, membuat Kementerian Perikanan langsung mengambil langkah tegas dengan mendirikan Posko Penyerahan Ikan Berbahaya dan Invasif. Di Kota Semarang, posko buka di Jalan Dr Suratmo Semarang dan di Solo di kawasan Bandara Adi Sumarmo,” katanya.

Setelah pembukaan posko di Jalan Dr Suratmo, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi di pasar ikan Semarang. Di pasar tersebut, petugas membagaikan brosur dan menindaklanjuti instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BKIPM Pusat untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa ikan yang berbahaya tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama akan menurunnya ekosistem, baik itu lingkungan maupun sangat berbahaya kepada sumber daya ikan.

“Itu tentunya akan menurunkan populasi, karena ikan yang berbahaya itu akan memakan ikan yang ada, dan kepada manusia secara langsung dapat menyebabkan kematian,” ujarnya.

Gatot menjelaskan, ikan-ikan dengan kategori berbahaya itu tidak boleh dilepaskan. Sebab, nantinya mereka akan memangsa habis ikan-ikan asli di Indonesia, sehingga akan menurunkan ekosistemnya.

“Untuk itu, dengan adanya posko ini pihaknya mengimbau kepada para penghobi atau pemelihara ikan berbahaya untuk menyerahkan ikan tersebut kepada kami. Nantinya, ikan tersebut akan dimusnahkan atau bahkan dilakukan treatmen-treatmen lanjutan,” tambahnya.

Dikatakan, untuk memelihara ikan yang berbahaya tersebut harus mengantongi izin dari pemerintah. Larangan bagi masyarakat melepas ikan-ikan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. “Tidak hanya UU tersebut tetapi juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014. Ikan berbahaya itu antara lain ikan Aligator, ikan Piranha, ikan Sapu-Sapu, ikan Arapaima, ikan Redtail, ikan Tiger Catfish, ikan Tomang, dan ikan Jaguar,” bebernya. (hid/aro)