DPRD Minta Pemerintah Bangun Infrastruktur Menuju Kawasan Pariwisata

215
Hadi Santoso (ISTIMEWA)
Hadi Santoso (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah membangun infrastruktur jalan yang memadai menuju ke kawasan pariwisata. Seiring banyaknya potensi pariwisata di Jateng yang kurang tergali dengan baik, karena persoalan akses dan infrastruktur.

“Perlu pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menuju kawasan pariwisata. Misalnya pelebaran ruas Karanganyar-Tawangmangu, akses menuju Dieng dan destinasi wisata baru  di berbagai daerah,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso seusai reses beberapa hari lalu.

Dia mengatakan bahwa dalam temuannya saat reses beberapa waktu lalu di daerah pemilihan 4 Jateng, kesadaran masyarakat untuk membangun kawasan parwisata semakin meningkat. Sehingga, perlu dorongan dari pemerintah untuk membangun kawasan pariwisata, salah satunya pembangunan infrastruktur.

Sebagai contoh, kata Hadi, masyarakat di sekitar proyek pembangunan bendungan Gondang Karanganyar, Logung Kudus, Pidekso Wonogiri mendesak untuk ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan di sektor pariwisata dan atau perikanan.

“Kami menemukan fenomena di kawasan tersebut, tingginya permintaan masyarakat desa untuk memanfaatkan embung yang dibangun pemerintah provinsi agar bisa diakses, dikelola oleh masyarakat langsung. Karena saat ini sebagian embung yang ada hanya sebagai tampungan air bersih yang tidak bisa digunakan,” papar anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian, kata Hadi, di dua Kabupaten di DP 4, yakni di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, dirinya menemukan fenomena masyarakat setempat yang memiliki kesadaran pembangunan kawasan wisata, khususnya cagar budaya.

“Masyarakat di 6 desa yang terdiri atas 3 desa di Kecamatan Gondangrejo Karanganyar yakni Desa Jeruk, Desa Sawit, Desa Wonosari dan Rejosari serta 3 desa di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yakni Desa Somorodukuh, Desa Sambirejo dan Desa Brangkal serta sejumlah desa di zona inti situs budaya Sangiran meminta perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” jelasnya.

Bentuk perhatian tersebut, kata Hadi, berupa fasilitasi pembangunan maupun upaya pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya Nasional Sangiran. “Saat ini masyarakat merasa dirugikan karena keputusan penentuan cagar budaya membatasi banyak ruang privasi masyarakat atas tanah mereka. Namun masih sangat minim perhatian baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.  (*/ida/adv)