Panwas Amankan 168 Amplop Uang

311
MONEY POLITIC : Tim Gakumdu Temanggung menunjukkan uang dan amplop yang diduga dibagikan untuk mempengaruhi Pilbup Temanggung, Rabu (26/6). (Ahsan Fauzi/radar kedu)
MONEY POLITIC : Tim Gakumdu Temanggung menunjukkan uang dan amplop yang diduga dibagikan untuk mempengaruhi Pilbup Temanggung, Rabu (26/6). (Ahsan Fauzi/radar kedu)

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG – Pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Temanggung Pilkada 2018 diwarnai dugaan politik uang. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) mengamankan sedikitnya 168  amplop berisi uang yang dibagikan kepada para pemilih sejak Selasa (26/6) malam hingga Rabu (27/6) pagi. Beberapa amplop berisi uang nominal pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 yang didapat dari para pelapor ini kemudian diamankan di Kantor Panwaskab Temanggung untuk dijadikan barang bukti (BB).

Ketua Panwaskab Temanggung Sam Ferry Baihqi mengatakan,  politik uang ini terjadi di 7 kecamatan dan sebagian besar terjadi untuk Pilbup Temanggung. “Dugaan politik uang ini dilaporkan sejak Selasa sore dan Rabu pagi tadi, bahkan laporan masuk masih terus berdatangan ke kantor kami,” kata Sam Ferry, Rabu (27/6). Dari beberapa laporan yang masuk, yang sudah masuk register ada 7 laporan.

Sementara, Anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Temanggung AKP Dwi Haryadi mengatakan,  tim Gakkumdu sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor. Namun, Gakkumdu belum bisa menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. “Kami masih menyelidiki dan masih ada waktu hingga lima hari untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur pidana politik uang,” kata Kasat Reskrim Polres Temanggung ini.

Dwi menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, sanksi pidana bagi penerima dan pemberi uang dalam Pemilu bisa diancam dengan hukuman minimal tiga tahun penjara dan maksimal enam tahun penjara. Sedangkan ancaman denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengaku sudah mendapatkan laporan adanya dugaan politik uang di Temanggung. “Temanggung tadi malam (Selasa, 26/6) ada laporan, tapi sudah ditangani oleh Panwaslu. Ada 10 lokasi pelanggaran,” kata Condro didampingi Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, usai meninjau TPS di Desa Ngargosoka, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (27/6).

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah,KH Yusuf Chudlori mengaku menerima laporan adanya pelanggaran pemilu seperti politik uang di sejumlah daerah di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Temanggung. Gus Yusuf juga memastikan, PKB akan melaporkan terkait dugaan politik uang tersebut karena ada saksi dan bukti. “Di beberapa daerah ada laporan pelanggaran. Di Temanggung ada sembilan kecamatan, Kabupaten Magelang juga. Indikasi money politics, penyebaran amplop, indikasi ketidaknetralan aparat, indikasi kartu suara yang sudah ditandai. Untuk di Kabupaten Temanggung indikasinya money politics untuk Pilbup,” kata Gus Yusuf. (san/had/ton)