RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Setelah nasib 58 mantan buruh PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) yang didampingi Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang berhasil memperoleh pencairan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ternyata nasib baik juga menghampiri 83 mantan buruh lainnya yang didampingi advokat Yetty Any Ethika. Namun demikian dari 83 tersebut, 12 mantan buruh lainnya yang sudah meninggal dunia, ahli warisnya masih terkendala menerima pencairan dana BPJS.

“Kalau jumlah cairnya dari Rp 12 juta hingga Rp 17 juta, tapi sayang dari 83 yang saya dampingi ada 12 meninggal dunia, sehingga pencairannya masih menunggu pembayaran dari kurator ke BPJS sebesar Rp 12 miliar untuk 1.500 orang buruh,”kata Yetty Any Ethika, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (27/6).

Ia mengatakan, untuk 12 orang yang meninggal tersebut, ahli warisnya bisa mengambil setelah ada pembayaran kurator, selain itu pembayaran kurator juga sekaligus untuk membayar kekurangan atau tambahan mantan buruh lainnya yang sudah mendapat pencairan. Ia juga menyampaikan, dari seluruh mantan buruh Nyonya Meneer ada 150 orang yang ditolak tidak dapat pesangonnya. Hal itu karena mereka telat mendaftar ke kurator.

“Tapi dana BPJS tetap bisa cair untuk mereka,  hanya saja surat-surat tetap harus diurus untuk kelengkapan pencairan. Sepengetahuan saya, untuk BPJS semua karyawan rata-rata sudah ambil,  kecuali yang meninggal,” sebutnya.

Ia mengatakan, ada tungakan dana sekitar Rp 1 miliar untuk BPJS Kesehatan dan Rp 12 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan kurator, dengan demikian semua tetap kembali ke kurator untuk melakukan penjualan aset perusahaan jamu legendaris asal Semarang ini.

“Cuma dananya tetap bisa cair, tapi semua terngantung kurator melakukan penjualan aset, untuk membayar tungakan BPJS,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Yeti Laini, mengaku kesulitan mengakomodir permintaan pencairan tersebut. Hal itu disebabkan, karena ketersediaan kartu, padahal menjadi syarat penting. Ia mengatakan, dari jumlah 1.000 lebih buruh, 500 diantaranya telah mengajukan pencairan dan memperoleh pencairannya.

“Setiap orang rata-rata mendapat Rp 12 juta sampai Rp 14 juta. Total menurut hitungan, lebih dari Rp 5 miliar telah dicairkan,” katanya. (jks/zal)