107 CPNS Wonosobo Terima SK PNS

600
SIMBOLIS : Sebanyak 107 CPNS Wonosobo diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam pengambilan sumpah janji di pendopo bupati kemarin. (IST)
SIMBOLIS : Sebanyak 107 CPNS Wonosobo diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam pengambilan sumpah janji di pendopo bupati kemarin. (IST)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Wajah ceria penuh kebahagiaan terpancar dari 107 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang hadir di pendopo bupati. Secara resmi mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ditandai dengan pengambilan sumpah dan penyerahkan Surat Keputusan (SK) PNS oleh Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, yang didampingi Wakil Bupati Agus Subagiyo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Lutfi Amin.

Pengangkatan 107 CPNS tersebut terdiri atas tenaga kesehatan (bidan) dan penyuluh pertanian (PPL).  Secara terperinci bidan PTT sebanyak 83 orang semuanya dari golongan Pengatur (IIc), sedangkan THL-TB penyuluh pertanian sebanyak 24 orang, terbagi dari golongan Pengatur Muda (IIa) sebanyak 7 orang, Pengatur (IIc) 2 orang serta dari golongan Penata Muda (IIIa) sebanyak 15 orang.

Bupati Eko Purnomo menyatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa calon PNS yang telah ditetapkan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk dari Kepala BKN wajib menjalani masa percobaan satu tahun.

Yaitu dengan masa prajabatan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. “Apabila masa prajabatan dapat dilalui dan dinyatakan lulus, merupakan sebagian syarat untuk pengangkatan PNS. Selain harus sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk. Bila calon PNS yang tidak memenuhi syarat tersebut maka diberhentikan dari CPNS,”katanya.

Ia menegaskan kepada para CPNS tersebut, wajib mengikuti sumpah/janji dan penyerahan SK PNS tersebut, karena mereka merupakan CPNS yang telah dinyatakan berhasil dan lulus melalui masa percobaan satu tahun.

Sumpah/janji PNS sendiri, merupakan implementasi dari ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975. Menyatakan bahwa setiap CPNS segera setelah diangkat menjadi PNS, wajib mengangkat mengangkat sumpah/janji sesuai dengan agama kepercayaannya.

Menurut Eko, pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap pejabat yang mengambil sumpah, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan. Mengandung konsekuensi bagi yang mengucap sumpah, untuk menaati segala keharusan dan tidak melaksanakan larangan yang telah ditentukan.

Kepada para PNS, bupati berharap dapat menindaklanjutinya dengan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja, kedisiplinan, dan prestasi yang lebih baik.  Menjadi PNS itu memiliki multifungsi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Karena selain menjadi abdi negara, PNS juga menjadi abdi masyarakat yang harus mengedepankan fungsi melayani daripada dilayani,” tandasnya. (ali/lis)