Pengembangan Pelabuhan Terkendala Izin

Kerjasama Pelindo III Terancam Batal

226
SIAP BEROPERASI: Dermaga Kapal di Pelabuhan Niaga Kendal mangkrak dan belum dioperasikan. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIAP BEROPERASI: Dermaga Kapal di Pelabuhan Niaga Kendal mangkrak dan belum dioperasikan. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mengalami kendala dalam merealisasikan kerjasama dengan Pemkab Kendal dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Niaga Kendal. Pasalnya, pihak Kesayahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Semarang belum berani memberikan izin lantaran belum ada surat keputusan dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Dengan belum adanya izin dari Kemenhub tersebut, praktis dana yang dijanjikan sebesar Rp 6 triliun dari PT Pelindo III untuk membangun pelabuhan jadi terkendala. Sehingga realisasi untuk pengerukan laut untuk dermaga dan pembangunan break water atau pemecah ombak menjadi terkendala.

Kepala Pelabuhan Kendal, Andi Rahmat mengatakan jika pengerukan dan pembangunan break water, kantor pelabuhan serta pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk operasional pelabuhan niaga belum bisa terealisasi. “Pihak KSOP belum berani mengeluarkan izin sebelum ada surat keputusan dari Kemenhub,” katanya.

Namun untuk operasional pelabuhan, menurutnya tahun ini sudah bisa dioperasikan dengan sekala kecil atau minimalis.  Yakni untuk muatan kapal pengangkut barang untuk kapal tongkang dan sejenis. “Belum untuk pelabuhan sekelas internasional, secara tempat, fasilitas, sarana dan prasarana serta SDM belum memadai,” katanya, kemarin (26/6).

Untuk operasional pelabuhan niaga pun, pihak Pemkab Kendal belum bisa mengoperasionalkannya secara mandiri. Nantinya pengelolaan sepenuhnya akan dikelola oleh KSOP Semarang. “Pemkab bisa mengelola sendiri, tapi harus memiliki Badan Usaha Pelabuhan sendiri yang khusus untuk mengelola pelabuhan,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal, Suharjo. Ia menambahkan jika pihaknya akan segera merapatkan dengan Bupati Kendal untuk membahas pengoperasian Pelabuhan Niaga Kendal. “Termasuk untuk kerjasama  dengan KSOP untuk share keuntungan jika pelabuhan dioperasionalkan,” tuturnya.

Menurutnya Suharjo, untuk Pemkab Kendal membuat Badan Usaha Pelabuhan sangat sulit. Selain harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai pengelola pelabuhan, juga harus didukung dengan SDM memiliki kualifaksi dan pengalaman dibidang pengelolaan pelabuhan.

Kepala KSOP Semarang, Ahmad Wahid membenarkan jika pihaknya belum bisa memberikan izin kepada Pelindo III untuk mengembangkan dan mengelola pelabuhan. “Sebab untuk pengelolaan pelabuhan harus ada izin dari Kemenhub,” katanya.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2017 lalu Direktur Pelindo III I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Kabupaten Kendal melakuka kerjasama dalam Pengembangan Pelabuhan Niaga Kendal dengan Pemkab Kendal. Dimana Pelindo akan menggelontorkan untuk pembangunan pelabuhan niaga sebesar Rp 6 triliun. 2018 ini akan digelontorkan Rp 3 triliun dan 2019 mendatang Rp 3 triliun.  (bud/bas)