RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang, selama kurun waktu tiga tahun terakhir rasionya meningkat. Dari catatan website resmi Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) selama 2016 hanya menyidangkan 3 perkara. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 6 perkara. Yang cukup menarik di tahun 2018, terhitung sejak 8 Januari hingga 28 Mei, sudah menyidangkan 6 perkara. Bahkan, masih akan mengalami kenaikan terus.

Dari seluruh gugatan, didominasi penggugat dari PT Inter Sports Marketing. Sejak 2017, telah menggugat 4 kali atas dugaan pelanggaran hak cipta setelah menayangkan siaran 2014 FIFA Word Cup Brazil (Piala Dunia Brazil 2014). Di antaranya, PT Grand Artos Magelang, PT Rois In Hotel, PT Sapto Hargo Manunggal, dan PT Zuri Hotel Manajemen.

Kemudian 2018, perusahaan itu menggugat 5 kali, dengan tergugat PT Arjuna Cahaya Lestari, PT Griya Persada Mitra, PT Rahayu Pramid Biyany, PT Citihub Indonesia dan PT Griya Asri Hidup Abadi. Perkaranya kebanyakan berproses sampai kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan sebagian masih beproses di pengadilan .

Menyikapi gugatan itu, kuasa hukum PT Grand Artos Magelang (salah satu tergugat), Eka Windiharto, menilai ada keanehan terkait akte pendirian PT Inter Sports. Domisili izin hukum disebut di Jakarta, namun di dalam gugatan menyebutkan di Bali, sehingga secara legal formil seharusnya lemah.

Selain itu, lanjut Eka, dalam kesimpulan ada lampiran Surat Kementrian Hukum dan HAM mengenai lisensi PT Inter Sports yang belum tercatat dan belum dicatatkan terkait siaran piala dunia tersebut.

“Saat itu, mekanisme pencatatannya belum ada yang mengatur dan belum diterbitkan di Kemenkum dan HAM. Tapi putusan di PN kami kalah, akhirnya menempuh kasasi,” kata Eka Windhiarto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Senin (25/6) kemarin.

Padahal telah diajukan sebagai bukti oleh PT Grand Artos Magelang berisi tiga point, terkait surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kemenkum dan HAM, secara umum isinya menerangkan belum ada aturan pelaksanaan maupun pencatatan lisensi perjanjian antara The Federation Internationale De Football Association (FIFA) dengan PT Inter Sports Marketing. Selain itu, disebutkan belum tercatat yang menerangkan perjanjian FIFA dan PT Inter Sports. Melainkan pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut, karena peraturan pemerintah mengenai lisensi belum diterbitkan.

Bahkan suratnya menyebutkan, perjanjian keduanya hanya mengikat antara kedua belah pihak. Surat tersebut ditandatangani Direktur Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang Yuslisar Ningsih pada 21 Oktober 2015 lalu, ditujukan kepada Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (Hariyadi B Sukamdani).

Sedangkan, dalam berkas gugatannya di pengadilan, PT Inter Sports Marketing melalui kuasa hukumnya Wahyu Priyanka Nata Permana, dkk, meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan  barang-barang bergerak milik tergugat. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi (license agreement) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (penggugat) dengan FIFA adalah sah.

Selain itu, menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari  FIFA untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazilt di seluruh Indonesia. Serta menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazilt di areal komersial, tanpa izin dari penggugat. “Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,” kata salah satu kuasa hukumnya Wahyu Priyanka Nata Permana dalam berkas gugatannya. (jks/ida)