Dewan Dorong Pemerintah Atasi Problem Perbatasan

97
Joko Hariyanto SE MM (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Joko Hariyanto SE MM (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ali Mansyur M.Si (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ali Mansyur M.Si (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Banyak problem di pedalaman wilayah perbatasan yang tak kunjung terselesaikan, sehingga kurang tersentuh pembangunan. Biasanya, akibat adanya tarik menarik di kedua wilayah yang saling lempar tanggung jawab. Ujung-ujungnya masyarakat di kedua wilayah yang dirugikan.

Kondisi tersebut masih didapat oleh beberapa anggota DPRD Jateng selama masa reses beberapa hari lalu. Salah satunya, Anggota Komisi A DPRD Jateng, Joko Hariyanto SE MM, yang merasa prihatin dengan nasib masyarakat di Desa Limbangan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang sudah puluhan tahun tak tersentuh pembangunan infrastruktur jalan.

Menurutnya, wilayah perbatasan tersebut dipisahkan oleh Sungai Cisanggarung. Bahkan, warga Limbangan kerap tertimpa bencana banjir akibat limpasan sungai. Selain persoalan banjir, membentang Jalan Ekamuda yang sudah puluhan tahun rusak parah, tak pernah mendapat kucuran dana APBD untuk perbaikan infrastruktur tersebut. “Padahal jalan tersebut, merupakan Jalan Provinsi Jateng. Namun, sebagian besar yang memanfaatkan jalan memang masyarakat perbatasan dari wilayah Jawa Barat,” kata anggota dewan dari Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) 12 yang meliputi Brebes, Tegal dan Slawi.

Dijelaskan Prajoko, selama ini ada tarik menarik kewenangan yang belum terpecahkan. Yakni, kalau jalan tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, namun yang memanfaatkan selama ini justru masyarakat dari wilayah Jawa Barat. Sedangkan pihak Pemprov Jawa Barat sendiri merasa tak memiliki kewenangan untuk membangun jalan yang tak menjadi bagian wilayahnya. Akhirnya yang rugi masyarakatnya.

“Karena itulah, harus ada sinergi antara pemerintah Jawa Barat dan Jateng, duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut dengan bijak. Kalau perlu, sharing dana untuk membangun sarana jalan dan mengantisipasi bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut,” kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Jateng ini.

Problem perbatasan juga dirasakan Sekretaris Komisi A, Ali Mansyur M.Si yang melakukan reses di dapil 3 yang meliputi Grobogan, Rembang dan Blora. “Masyarakat jangan sampai menjadi korban karena status kewenangan. Harus ada pembahasan antar pemerintahan,” tandas anggota dewan yang familiar disapa Prajoko ini.

Menurutnya, banyak masyarakat Mendeng dan Randublatung Blora yang dekat wilayah perbatasan dengan Jawa Timur lebih memilih bersekolah di Ngawi dengan hanya menyeberang Sungai Bengawan Solo. Sedangkan infrastruktur di daerah tersebut, belum tergarap maksimal.

Tak hanya Blora, jelasnya, di Rembang juga ada masyarakat desa hutan. Mereka berada di wilayah yang dilingkupi areal hutan milik Perhutani. Masyarakat setempat kurang tersentuh bantuan pembangunan infrastruktur, sehingga akses jalannya sulit.

“Persoalannya, pemerintah setempat tak bisa membangun jalan, karena wilayah dan kewenangannya Perhutani. Kalau dibangun pemerintah, justru keliru. Padahal bupati setempat sudah membangun komunikasi dengan Perhutani. Kami berharap, pihak Perhutani membangunkan jalan atau memberikan solusi lain. Agar masyarakat bisa sejahtera bersama,” harapnya.

Sebenarnya masyarakat yang berada di tengah hutan, imbuhnya, dulunya adalah masyarakat pribumi yang lari dan bersembunyi menghindari penjajah Jepang maupun Belanda. Akhirnya mereka beranak pinak di tengah hutan, hingga terbentuk masyarakat desa. (ida/adv)

Silakan beri komentar.