RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang meminta pihak hotel membayarkan pajak sesuai tingkat okupansi. Terlebih selama momen libur Lebaran tingkat okupansi hotel meningkat hingga 90 persen.

“Pajak ini kan menjadi primadona pendapatan daerah. Namun saat ini saya titik beratkan pada BPHTB dan pajak hotel. Karena berdasar pantauan kami selama libur Lebaran, kenaikan okupansinya mencapai 80-90 persen, ” kata Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana, Jumat (22/6).

Yudi menjelaskan, besaran pajak hotel dilakukan secara self-assessment. Meski diberi kewenangan menghitung pajak sendiri, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan koreksi agar penyetoran pajak sesuai dengan okupansi. “Untuk memudahkan pengendalian kami mengimbau pembayaran tanggal 1 sampai 21 Juni dibayarkan bulan Juni, di atas tanggal 21 dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan Juli,” tegas Yudi.

Sebenarnya pihak pemkot telah menerapkan kebijakan pembayaran pajak menggunakan sistem E-Tax, agar pembayaran pajak sesuai pendapatan. Namun saat ini belum semua hotel terpasang alat E-Tax. “Memang arahnya kita E-Tax semua, tapi saat ini baru beberapa hotel yang terpasang. Meski begitu kami memiliki data jika seandainya hotel tidak membayar sesuai pendapatan. Kita punya kewenangan untuk memeriksa. Dan kita bisa terbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) jika memang dirasa pajak yang disetorkan tidak sesuai,” tandasnya.

Tahun ini Pemkot Semarang menargetkan pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp 75 miliar. Realisasinya hingga tanggal 21 Juni kemarin baru mencapai Rp 34 miliar. Sementara target BPHTB sebesar Rp 335 miliar. Perolehan hingga tanggal 21 Juni sebesar Rp 138 miliar.  “Untuk pembayaran BPHTB pasca Lebaran ini kami akan memberikan apresiasi kepada pejabat pembuat akta tanah dan wajib pajak yang melakukan pembayaran BPHTB pada tanggal 21-30 Juni,” katanya. Apresiasi berupa barang elektronik hingga sepeda motor.

Yudi menambahkan, biaya pembangunan di Kota Semarang paling besar bersumber dari pajak dan retribusi. Oleh karena itu pihaknya mengimbau pembayaran pajak dan retribusi dilakukan tepat waktu. “Karena kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan dana-dana dari pusat. Kalau dulu bisa diandalkan, tapi untuk saat ini tidak bisa, kita andalkan dari pajak dan retribusi daerah,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto berharap para wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu demi kelancaran pembangunan di Kota Semarang. Termasuk pihak hotel juga diminta menyetorkan pajak sesuai okupansi. (zal)