RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Jajaran mantan bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri terancam pailit. Akibat tak kunjung membayar tagihan 5 nasabahnya yang mencapai Rp 1,5 miliar, kini diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga (PN) Semarang.

Ketiga bos yang digugat tersebut adalah pengurus periode pertama KSP Jateng Mandiri, ketuanya Halim Susanto, sekretarisnya Nur Aini dan bendahara Dewi Indrawati. Adapun kelima pemohon PKPU adalah, Sri Sunarni Tirto, Andreas Yoggi Wijaya, Chandra Wijaya Tan atau Tan Ing Bho dan Yonathan Tommy Wijaya, masing-masing warga Puri Anjasmoro Estate H 5, Tawangsari, Semarang Barat. Kemudian Minggawati, warga Jalan Halmahera I, Karangtempel, Semarang Timur. Kelimanya mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya Eka Windhiarto dan Kuntowati Sri Haryani.

Dari catatan sistem informasi PN Semarang, Halim dan koperasi yang berkantor pusat di Jalan Kartini nomor 19 Semarang tersebut, pernah digugat dalam perkara permohonan pembatalan putusan perdamaian yang diajukan oleh Minggawati. Gugatan itu, karena KSP Jateng Mandiri, tak kunjung membayar utang sebesar Rp 450 juta kepada Minggawati yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus kreditur tersebut.

“Total tagihan kelima klien kami mencapai Rp 1,5 miliar. Sedangkan, ketiga termohon PKPU merupakan pengurus periode 1 KSP Jateng Mandiri. Perkaranya tercatat dengan nomor register; 12/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg. Saat ini sudah mulai masuk persidangan,” kata Eka Windhiarto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (22/6).

Eka menjelaskan, dasar-dasar permohonannya di antaranya, karena ketiga termohon PKPU selaku pengurus dalam koperasi. Namun tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih oleh kliennya. Dengan demikian, ketiganya harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita koperasi.

Atas hal itu, pihaknya meminta majelis mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya. Kemudian menetapkan PKPU sementara terhadap para termohon PKPU yakni, Halim Susanto, Nur Aini dan Dewi Indrawati, paling lama 45 hari terhitung sejak putusan aquo diucapkan.

Terpisah, kuasa hukum Halim Susanto, Sujiarno Broto Aji, mengaku hingga saat ini masih menjadi kuasa hukum Halim, namun hanya untuk perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sedangkan perkara permohonan pembatalan homologasi dan PKPU oleh advokat lain. “Terkait Pak Halim Susanto bisa hadir disidang atau tidak, kami belum paham,” katanya singkat. (jks/ida)