Lima Bulan, 52 Perkara dan 59 Pelaku Korupsi Disidangkan

279

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, bakal kebanjiran perkara korupsi, pasca Lebaran 2018 ini. Pasalnya, terhitung lima bulan dari Januari hingga Mei 2018, perkara dari pelimpahan Penuntut Umum (PU) di seluruh Jateng, mencapai 52 perkara untuk disidangkan.

Panitera Muda Tipikor Semarang, Heru Sungkowo, menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, ada 59 terdakwa yang dijerat. Mayoritas sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang dan Lapas Wanita, Bulu, Semarang.

Adapun sejumlah perkara yang paling menonjol adalah Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masitha Soeparno yang terjerat perkara dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus mantan Bupati Cilacap, Probo Yulastoro yang terjerat perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemkab Cilacap Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008.

Selain itu, masih ada kasus yang menjerat Khayub Muhammad Lutfi yang didakwa menyuap Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad senilai Rp 4,9 miliar. Khayub merupakan Komisaris PT Karya Adi Kencana (KAK) yang pernah tercatat maju sebagai calon Bupati Kebumen tahun 2015.

Kemudian, kasus dugaan penerimaan uang sebesar Rp 597 juta yang menjerat Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati. “Besok (Kamis ini, red) jadwal aktif sidang pasca libur Idul Fitri 2018 dimulai,” kata Heru Sungkowo, saat dimintai konfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (20/6).

Terkait puluhan perkara yang masuk, katanya, bulan Januari ada 19 perkara dengan 22 terdakwa, Februari ada 6 perkara dengan 8 terdakawa, Maret ada 10 perkara dan 12 terdakwa, April 6 perkara 6 terdakwa, dan terakhir Mei 11 perkara dengan 11 terdakwa.

“Kalau 2017, totalnya ada 110 perkara korupsi, jadi tahun ini mengalami kenaikan perlimpahan kasus korupsi dari jaksa, baik dari kejaksaan negeri maupun kejati dan jaksa KPK. Intinya, kami selalu terbuka dan siap menerima perkara yang dilimpahkan untuk disidangkan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang, Okky Andaniswari mendukung penuh upaya pencegahan korupsi dibanding penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Pihaknya menilai berbagai sanksi dan hukuman yang selama ini dijatuhkan pada koruptor belum menimbulkan efek jera. Makanya, pihaknya menyarankan pelaku korupsi  diberi sanksi hukum dengan memiskinkan total beberapa generasi terpidana korupsi. Kemudian, semua aset yang dimiliki koruptor disita oleh negara.

“Kami menawarkan perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini baik di sekolah maupun bagi penyelenggara Negara terutama di institusi PNS. Penerapan kurikulum antikorupsi harus diberlakukan sejak dini,” kata Okky.

Terpisah, Koordinator III Komunitas Peduli Hukum dan Keadilan, Bambang Riyanto mengatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan extra ordinary crime. Kejahatan yang tidak dilakukan oleh orang biasa, maka harus diselesaikan dengan hal yang luar biasa pula. Dengan demikian, akan ada efek jera selain sanksi sosial yang mereka dapatkan.

Ia menjelaskan, dalam memberantas korupsi dibutuhkan ketegasan dan tidak ada toleransi. “Jadi harus membangun kesadaran nilai luhur dalam masyarakat, bahwa korupsi mempunyai dampak yang luar biasa,” ujarnya. (jks/ida)