Hakim PT Jateng Diusulkan Hakim MA

237

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Jateng, Dr Pri Pambudi Teguh dan mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), Dr Abdul Manaf diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) RI ke DPR RI dalam seleksi calon hakim agung (CHA) Periode II Tahun 2017-2018.

Juru Bicara KY RI, Farid Wajdi mengatakan, kedua calon yang diajukan KY ini memang tidak memenuhi kebutuhan yang dimintakan MA, yaitu 8 jabatan hakim agung yang terdiri atas. Yakni, 1 orang di Kamar Agama, 3 orang di Kamar Perdata, 1 orang di Kamar Pidana, 2 orang di Kamar Militer dan 1 orang Kamar Tata Usaha Negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan. Namun demikian, menurutnya hal itu merupakan upaya KY untuk menjaga kualitas dan integritas CHA.

“Hanya calon yang layak secara kualitas dan integritas yang diusulkan. Sejak 2013, KY memiliki kriteria dan parameter seleksi yang tidak berubah. KY mengutamakan kualitas dan integritas calon hakim agung,” kata Farid Wajdi, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (10/6) kemarin.

Dalam paparannya saat melaksanakan wawancara terbuka, Dr Pri Pambudi Teguh menyampaikan bahwa putusan ultra petita merupakan suatu hal yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Bukan hanya itu, Pri juga menyampaikan bisa dimungkinkan, Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali seharusnya tidak boleh. “Pelanggaran atas asas-asas tersebut akan membuat masyarakat menjadi curiga, bahwa ada unsur kesengajaan,” jelasnya.

Untuk itu, menurut hakim kelahiran Kutoarjo, 23 Maret 1961 ini, hakim dalam memutuskan perkara haruslah berdasarkan keilmuan dan sejalan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Karena apa yang diputus haruslah sesuai dengan gugatan atau permohonan yang berperkara.

“Kejadian yang seperti ini yang membuat hakim terjerembab. Sebenarnya dari 10 poin KEPHH, jika hakim sudah melaksanakan poin nomor 5, yakni integritas, maka berarti hakim tersebut sudah menjalankan semua poin di KEPPH,” jelasnya.

Terpisah, Ahli Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Semarang (USM), Dr Muhammad Junaidi menjelaskan hakim dalam memutus perkara pidana memang diperolehkan melebihi apa yang dimohonkan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa, istilah putusan itu disebutkannya adalah putusan ultrapetita.  Menurutnya, kalau ada putusan ultrapetita, maka memungkinkan juga hakim menggunakan pasal di luar yang didakwakan jaksa.

“Istilah ultra petita itu berarti hakim memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat dakwaan jaksa. Dengan demikian dalam perkara pidana, hakim boleh memutus melebihi tuntutan jaksa. Aturannya juga ada di undang-undang kekuasaan kehakiman, ” kata Junaidi yang juga Plt Kaprogdi Magister Ilmu Hukum (MIH) USM ini.

Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan hakim dalam memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan jaksa, jika dirasa adil dan rasional. Ia mengatakan, sekalipun jaksa tidak menuntut suatu pasal, hakim tetap dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah memasukkan pasal itu ke dalam surat dakwaan.

Dengan demikian, lanjut Junaidi, jika jaksa tak memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, tak ada pijakan hukum bagi hakim untuk menggunakan pasal itu dalam menjerat terdakwa. Ia menyebutkan, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Hakim itu bukan sekadar corong undang-undang. Untuk itu, hakim juga harus menjadi pemberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum. Dalam menegakkan hukum, hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan, ” jelasnya. (jks/ida)