RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-DPRD Jateng meminta Pemprov Jateng maupun pemerintah daerah untuk menggalakan regenesi petani di Jawa Tengah. Sebab, profesi petani mulai ditinggalkan kaum muda. Padahal, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu penyokong pangan Nasional.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, M Chamim Irfani mengatakan bahwa petani perlu diperhatikan serius karena profesi tersebut mulai ditinggalkan. Selain meningkatkan kesejahteraan, harus memberdayakan pekerjaan petani agar mendorong generasi muda ikut mengolah pertanian di desanya.

“Selama ini, banyak anak muda yang tidak mau menggarap lahan pertanian dan memilih kerja di kota. Padahal, di provinsi ini 15 persen hasil pertaniannya menyangga pangan nasional,” katanya.

Politisi PKB ini mengatakan kesempatan bekerja di sektor pertanian itu dapat dilakukan secara kreatif. Dicontohkannya, perdagangan hasil pertanian dapat dilakukan secara online atau e-commerce. “Saya rasa semua masyarakat sudah akrab dengan telepon pintar. Hal itu bisa dimanfaatkan dengan berjualan online. Itu juga harus didukung pemerintah untuk memberikan pendampingan dalam e-commerce,” jelasnya.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Jateng, Peni Rahayu mendukung saran adanya program soal e-commerce. Hal itu bisa menjalankan kreativitas generasi muda yang selama ini sudah terbiasa dengan internet. Sekarang sudah waktunya e-commerce. Pemprov Jateng kini mengambil terobosan dengan meluncurkan Kartu Tani untuk proses pendataan sekaligus menjamin ketersediaan pupuk. “Caranya adalah dengan menabung sebagai deposit tanpa melalui pembelian secara langsung (cash),” katanya.

Ia menambahkan di dalam Kartu Tani, terdapat aplikasi berbasis e-commerce bernama regopantes.com yang di dalamnya terdapat basis data turunan serta aplikasi bagi para petani. Dengan Kartu Tani, pemerintah dapat dengan mudah memprediksi kebutuhan petani, kapan mulai tanam, masa panen, hingga masalah distribusi. Sehingga, Provinsi Jateng akan memiliki stok yang cukup. “Dengan program e-commerce tersebut, pemerintah juga bermaksud mendongkrak kesejahteraan petani dengan cara memutus panjangnya rantai penjualan yang menyebabkan harga murah di tingkat petani dan tinggi saat tiba di tangan konsumen,” tambahnya. (fth/ida)