Relokasi Warga BKT Ditunda Pasca Lebaran

135
(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Proses relokasi sebagian warga penghuni dan pedagang kaki lima (PKL) di bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) yang belum dipindahkan, ditunda dan dilanjutkan setelah Lebaran mendatang. Diperkirakan masih menyisakan ribuan warga yang belum dipindah. Di antaranya, di wilayah Bugangan, Mlatiharjo, dan Karangtempel.

Warga yang memiliki bangunan di bantaran sungai BKT, dan belum dibongkar tersebut diberi batas waktu hingga 21 Juli 2018 harus sudah pindah. “21 Juli mereka harus sudah pindah. Pada 23 Juli, kami bantu pembongkaran,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, kemarin.

Sebanyak 50 bangunan di wilayah Bugangan siap dibongkar. Termasuk di wilayah Mlatiharjo. “Nantinya, mereka kami tempatkan di Pasar Klitikan Penggaron. Kami targetkan 2 Agustus sudah klir semua,” ujarnya.

Sedangkan sebanyak 538 pedagang di Jalan Barito Blok A-H, Kelurahan Karangtempel, Semarang Timur, yang bersikeras menolak direlokasi akan dilakukan komunikasi lebih lanjut. “Setelah Lebaran kami akan komunikasi lagi dengan ketua paguyubannya,” katanya.

Lebih lanjut, Fajar meminta agar warga maupun pedagang di Banjir Kanal Timur tidak bermanuver. “Tolonglah bapak ibu warga yang terkena dampak pembangunan tidak usahlah bermanuver, merekayasa berpolitik dan seterusnya. Kami tidak ada urusan politik. Yang penting Kota Semarang bisa maju, Banjir Kanal Timur ini normalisasinya bisa berjalan baik,” tandasnya.

Fajar juga meyakinkan bahwa masyarakat di sekitar Banjir Kanal Timur akan senang dengan adanya pembangunan normalisasi ini. Sebab, tidak hanya mengentaskan dari masalah banjir, tetapi juga menaikkan nilai jual tanah di kawasan tersebut. “Pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” katanya.

Secara keseluruhan bangunan di sepanjang bantaran Sungai BKT kurang lebih 3.500 bangunan. Hingga saat ini kurang lebih 2.700 bangunan telah rata dengan tanah. Fajar menyebut tinggal menyisakan kurang lebih 800 bangunan.

“Kami segera menyelesaikan pembongkaran bangunan mulai Jembatan Majapahit hingga sampai Jembatan Kartini keseluruhan,” ujarnya.

Jumlah 3.500 bangunan tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur, terdiri atas 12 kelurahan.

“Proses pembongkaran tersebut dimulai sejak pertengahan 2017 lalu, hingga kini, tidak ada kendala yang berarti. Warga di bantaran BKT mendukung program pemerintah untuk melakukan normalisasi BKT. Kami mengapresiasi warga yang antusias untuk mendukung program pemerintah,” katanya.

Dia juga mengaku telah menyiapkan banyak tempat. Pedagang bisa memilih tempat baik di Pasar Klithikan Barito Baru Penggaron, Pasar Waru, Pasar Banjardowo, Pasar Dargo, Pasar Peterongan, dan Pasar Bulu. “Sehingga tidak merepotkan penghuni bantaran sungai BKT menentukan pilihannya karena berdekatan dengan domisili,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 538 pedagang di Jalan Barito Blok A-H, Kelurahan Karangtempel, Semarang Timur, tetap bersikeras menolak direlokasi.

“Pemkot Semarang sampai saat ini belum memiliki alternatif tempat lain yang digunakan untuk menampung pedagang Blok A-H tersebut. Kami sudah komitmen, dan mohon kepada pemerintah agar kami PKL Barito di Kelurahan Karangtempel Blok A-H bisa menempati di sini lagi (Barito),” kata Ketua Paguyuban Pedagang Karya Mandiri Barito Blok A-H, Rahmat Yulianto.

Dikatakannya, Pasar Klitikan Penggaron yang sejauh ini digembar-gemborkan untuk menampung pedagang Barito, tidak sesuai dengan prediksi. “Jelas tidak mampu memuat pedagang sebanyak di Barito. Pemerintah sendiri masih kekurangan tempat,” ujarnya.

Yulianto menegaskan, sejauh ini permintaan pedagang Barito Kelurahan Karangtempel Blok A-H sebanyak 538 pedagang tidak pernah berubah, yakni agar tetap menempati di Jalan Barito. “Dari awal sudah ada pembicaraan antara kami dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Kami rencananya akan ditempatkan di Pasar Klitikan Penggaron atau Barito Baru, tetapi setelah dihitung-hitung, ternyata tempatnya tidak cukup,” ucapnya.

Dengan kondisi seperti itu, permintaan pedagang tetap berpegangan pada pendirian awal. Apalagi lokasi pedagang Barito di Kelurahan Karangtempel Blok A-H ini tidak terdampak pembangunan secara langsung. “Kami juga tidak pernah diperlihatkan Detail Engineering Design (DED) Banjir Kanal Timur, apakah digunakan untuk tanggul, jalan inspeksi, jogging track, atau apa saja, kami tidak pernah dikasih tahu,” katanya.

Kalau memang sebetulnya tidak terkena dampak secara langsung, mengapa tidak dilakukan penataan saja. Bahkan pihaknya bersama para pedagang telah mengajukan DED mengenai penataan PKL Barito Blok A-H, kepada Pemkot Semarang. “Kami minta ditata sajalah (bukan dipindah, Red). Komitmen temen-temen seperti itu. Kalau terpaksa Dinas Perdagangan membongkar bangunan, ya harus disediakan tempat yang sesuai kebutuhan pedagang,” harapnya. (amu/aro)

Silakan beri komentar.