Jemaat Ahmadiyah Tidak Pernah Ganggu Ketertiban

344
ORMAS LEGAL : Kantor Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara di Desa Krucil, Winong, Kecamatan Bawang Banjarnegara. (DOK HERU SUGENG P/RADAR BANYUMAS)
ORMAS LEGAL : Kantor Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara di Desa Krucil, Winong, Kecamatan Bawang Banjarnegara. (DOK HERU SUGENG P/RADAR BANYUMAS)

RADARSEMARANG.COM, BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono telah 3 kali mengirimkan surat kepada pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan aktivitasnya di Banjarnegara. Pihak DPD JAI Banjarnegara siap menerima tim dari Kementerian Agama karena selama ini JAI hanya menjalankan kegiatan untuk internal saja.

“Selama ini warga Jamaah Muslim Ahmadiyah selalu menjaga ketertiban dan keamanan dan bergaul dengan elemen masyarakat di sekitarnya,” jelas Ketua DPD JAI Banjarnegara Imam Maryono dalam surat tanggapan tertanggal 30 Mei 2018 yang dikirimkan ke Bupati Banjarnegara.

Terkait pemasangan papan nama, dijelaskannya, sudah sesuai dengan UU No 8 tahun 1985 tentang Ormas. “Namun berdasarkan surat peringatan Bupati, maka kami telah melaksanakan perintah Bupati tersebut, yaitu dengan menurunkan papan nama/atribut pada tanggal 24 Mei 2018,” jelas Imam.

Ketua DPW JAI Jawa Tengah HM Arief Syafi’ie secara resmi memberikan pernyataan untuk meluruskan, memberi informasi yang benar dan bersumber dari pihak Ahmadiyah. Tujuannya agar tidak timbul kesalahpahaman, karena informasi yang keliru yang tersebar di tengah masyarakat bisa memprovokasi dan bisa menimbulkan salah paham serta dapat mengganggu kondusifitas masyarakat.

Dijelaskannya, Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953, tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 1953, dan terdaftar dengan nama resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Organisasi JAI yang sah berdiri di seluruh Indonesia berazaskan Pancasila. “Dan bagi kami, NKRI adalah harga mati. Kami menghormati keberagaman dan mengedepankan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,” jelas Arief dalam siaran pers yang dikirimkan ke Jawa Pos Radar Semarang.

JAI di Banjarnegara sudah ada sejak tahun 1960-an dan selalu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sampai saat ini belum pernah ada fakta maupun bukti hukum apapun berkenaan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Jadi, sama sekali tidak benar jika ada pendapat maupun pemberitaan bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah dianggap meresahkan dan atau melanggar ketertiban.”

Arief juga menegaskan, berkenaan dengan teologi, JAI mengamalkan semua rukun Islam dan rukun Iman sebagaimana umat muslim umumnya. “Karena kami adalah Muslim, dan kami mengamalkan semua perintah Nabi Muhammad SAW sebagai Khataman Nabiyyin maupun perintah kitab suci Alquran sebagai syariat terakhir yang diturunkan Allah SWT,” jelasnya.

Sebelumnya, melalui surat dengan nomor 300/549/Kesbangplinmas/2018 tanggal 28 Mei 2018, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menegaskan agar JAI di Kabupaten Banjarnegara menghentikan seluruh aktivitasnya. Pertimbangan Budhi atas surat yang dilayangkannya itu bersifat untuk menghindari gejolak massa. “Kami tidak ingin kejadian yang menimpa penganut ajaran Ahmadiyah di Lombok Timur beberapa hari yang lalu. Untuk itu kami lakukan tindakan preventif sebelum ada keributan,” katanya. (ton)