Pastikan ASN Tak Gunakan Pelat Merah

304

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Bupati Kendal, Mirna Annisa memastikan tidak ada satupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan fasilitas negara saat mudik. Terutama penggunaan kendaraan dinas pelat merah untuk kepentingan mudik pribadi.

“Tidak boleh ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Termasuk untuk kepentingan mudik lebaran. Jika sampai ada yang nekat menggunakan mobil dinas, maka tanggung sendiri akibanya,” ujar Mirna, kemarin.

Mirna memastikan, memastikan semua kendaraan dinas sudah masuk pool di Sekretariat Daerah (Setda) atau masing-masing kantor intansi setempat sebelum libur lebaran. “Semua kendaraan sudah kami perintahkan untuk ditinggal di pool Setda Kendal agar aman, karena sudah ada yang jaga,” tandasnya.

Kendaraan yang diperbolehkan adalah kendaraan seperti milik Dinas Perhubungan, Satpol PP atau lainnya. Itupun untuk kepentingan pemantauan arus mudik. “Beda, kalau itu memang tugas. Karena mereka tidak libur selama lebaran, dan harus membantu Polri agar arus mudik lebaran lancar,” jelasnya.

Selain larangan membawa kendaraan dinas, Mirna juga memastikan pada saat hari pertama masuk kerja setelah lebaran, semua PNS harus sudah masuk. Tidak ada PNS yang mengajukan cuti setelah cuti lebaran.

Mirna juga mengaku tidak akan membuka open hause untuk lebaran tahun ini. Malah justru dirinya yang akan bersilahturahmi ke rumah-rumah para tokoh di Kendal. “Terutama rumah-rumah para ulama dan kiai di Kendal.  Ya seperti lebaran tahun lalu, saya sowan ke rumah-rumah kiai,” tandasnya.

Untuk lebaran halal bihalal PNS, menurutnya dilakukan hari pertama masuk kerja. Dimana semua PNS akan akan berkumpul bersama di Alun-alun untuk apel pagi dilanjutkan bersalam-salaman.

Sekda Kendal, Mohammad Toha menambahkan larangan memakai mobil dinas untuk mudik lebaran ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).  Yakni dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Permenpan RB Nomor  87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Selain dari Permenpan RB, juga adanya himbaunan dari Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) agar tidak menggunakan mobil dinas. Sebab berpotensi pada pembengkakan keuangan negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Jika ada ASN yang melanggar alias tetap nekat membawa mobil dinas, maka akan diberikan sanksi,” katanya. (bud/bas)