Paralegal Bisa Terancam Pidana 5 Tahun

362
John Richard Latuihamallo (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
John Richard Latuihamallo (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Bagi paralegal yang masih nekat memberikan bantuan hukum hingga ke pengadilan bisa terancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Ini sebagaimana diatur pada pasal 31 Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Hal diungkapkan Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jateng, John Richard Latuihamallo, menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) yang memutus permohonan uji materil Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Salah satu deklarator Advokat Jateng Bersatu (AJB) ini, mengatakan untuk berpraktik dalam pembelaan hukum ada pada advokat, karena advokat juga bagian dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, di mana kesemuanya masuk dalam 4 catur wangsa.

Secara rinci, ia menguraikan sebagaimana UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1, disebutkan advokat adalah orang yang beprofesi memberi jasa hukum,  baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan UU advokat.

Kemudian pada pasal 1 ayat 2, lanjut John, disebutkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sementara itu, pada pasal 1 ayat 9, disebutkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

“Artinya yang berhak melakukan bantuan hukum, konsultasi hukum, jasa hukum dan advokasi adalah advokat. Di luar itu tidak boleh berpraktik seperti,  itu dikatakan dalam UU advokat,”tandas John Richard Latuihamallo, saat mengurai ketimpangan aturan UU tersebut.

Menurutnya, kalau mengacu UU advokat, maka di luar advokat yang berhak memberikan bantuan hukum, konsultasi, pendampingan maupun jasa hukum jelas telah melanggar UU advokat. Namun demikian, lanjut John, justru menjadi bias karena disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Ia mengatakan, di dalam pasal 1 ayat 3 UU tersebut disebutkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Ia lebih kecewa, karena standar bantuan hukum pendomannya peraturan pelaksanaannya justru diterbitkan adanya Permenkum dan HAM.

“Dengan adanya UU itu, bantuan hukum tidak harus sarjana hukum, sehingga menjadi persoalan karena UU bantuan hukum bertentangan dengan UU advokat. Akibatnya, semua orang bisa melakukan bantuan hukum,  konsultasi hukum, bahkan semua orang bisa melakukan pendampingan hukum di depan pengadilan,”tandasnya.

John mengatakan, awalnya bantuan hukum hanya untuk pendampingan non litigasi,  namun dengan keluarnya Permenkum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal,  dalam pemberian bantuan hukum, paralegal bisa melakukan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi, sekalipun bukan sarjana hukum.

Ia menjelaskan, dalam Permenkum dan HAM mengenai paralegal dalam memberi bantuan hukum, disebutkan paralegal adalah semua warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan bisa melakukan pendampingan hukum, selanjutnya mendaftar kepada Kemenkum dan HAM.

Hal itu tentunya menjadi masalah. John kembali menguraikan, karena pelaksanaannya paralegal yang tidak memiliki pendidikan hukum, hal itu juga disebutkan karena aturan yang ada sifatnya tidak wajib, namun setiap orang bisa melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan bisa mendampingi di pengadilan.Bahkan anehnya, lanjut John, paralegal juga bisa melakulan investigasi perkara, mediasi, negoisasi dan sebagainya.

“Dengan demikian Permenkum dan HAM tersebut peraturan yang ngawur, dibuat tanpa melihat dan mencocokkan UU yang lebih dulu ada,”tandasnya.

Ia menjelaskan, ada teori hukum yang dinamakan Stufebeae Theory, di mana hirarki peraturan perundang-undangan, seharusnya UU di bawah tidak boleh bertentangan dengan UU sebelumnya atau diatas. Sedangkan, Pemenkum dan HAM tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan aturan UU advokat, mengenai pendmpingan, jasa dan bantuan hukum, dengan demikian secara otomatis juga bertentangan dengan UU bantuan hukum. (jks/aro)