Mundjirin Akui Pengerjaan Proyek Molor

194

“Sejumlah paket pekerjaan (proyek) sampai Juni 2018 ini memang ada yang belum dilaksanakan,”

Bupati Semarang, Mundjirin

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Kritikan DPRD Kabupaten Semarang atas molornya beberapa proyek besar ditanggapi biasa oleh Bupati Semarang, Mundjirin. Bupati Semarang tidak mengelak jika beberapa proyek besar sengaja dikerjakan usai lebaran 2018.

“Betul, sejumlah paket pekerjaan (proyek) sampai Juni 2018 ini memang ada yang belum dilaksanakan,” kata Mundjirin, Jumat (8/6).

Beberapa proyek yang belum dikerjakan tersebut, lanjutnya, yaitu revitalisasi pasar Suruh, pembangunan RSUD Ungaran tahap II, dan petanaan kawasan wisata Bandungan.

Mundjirin mengatakan terlambatnya pengerjaan beberapa proyek tersebut lantaran disebabkan beberapa hal. “Yang rumah sakit (RSUD Ungaran), terlambat karena DEDnya tidak kunjung selesai,” katanya.

Dikatakannya, seharusnya awal 2018 ini DED RSUD Ungaran sudah seelesai. “Setelah saya panggil ternyata untuk menyusun DED anggarannya jauh memenuhi syarat keuangan,” katanya.

Meski belum diselesaikan DED RSUD Ungaran kata Mundjirin sudah ada kontraktor pemenang lelang. Sementara revitaliasi Pasar Suruh dan penataan Pasar Bandungan, keduanya bakal dimulai setelah lebaran 2018.

Dikatakan Mundjirin, pengerjaan revitalisasi asar Suruh dilakukan usai lebaran dikarenakan permintaan dari pedagang supaya dapat tetap berjualan sementara. “Itu permintaan pedagang, kita tidak bisa keras apalagi ketika ngemong masyarakat,” ujarnya.

Diakui Mundjirin, risiko dari diundurnya revitalisasi pasar Suruh memiliki risiko besar. Terutama waktu pengerjaan yang semakin singkat. “Memang risikonya besar, tetapi pemborong dan pemenang sudah sanggup,” jelasnya.

Berkaitan dengan sejumlah paket pekerjaan yang lain, lanjutnya, memang terkendala proses lelang mengingat mulai tahun ini seluruh lelang harus masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Semarang.

Berbeda dengan dahulu yang bisa dilelang mandiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna anggaran. “Di sisi lain, personel ULP memang terbatas. Tetapi kelompok kerja (pokja) sudah siap semua, ada dari Dinas Pekerjaan Umum yang dijadikan anggota pokja,” tuturnya.

Adapun pengawasan atas progres dan hasil pekerjaan, Bupati Semarang mengatakan, seluruhnya dibahas setiap bulan dalam rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) melibatkan seluruh OPD terkait.

“Masyarakat perlu tahu mengapa pembangunan pasar termasuk lambat karena menunggu waktu Lebaran. Mudah-mudahan saja penggarapannya bisa selesai cepat sehingga tidak terbengkalai,” katanya.

Seperti diketahui, kalangan DPRD Kabupaten Semarang mengkritik keras molornya pengerjaan proyek pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto.

Krebo, sapaan akrab Bambang Kusriyanto mengungkapkan jika molornya pembangunan beberapa proyek tersebut dapat menimbulkan opini negatif dari masyarakat kepada Pemkab Semarang. Selain itu, menurut Krebo, molornya pengerjaan proyek tersebut sangat merugikan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada pembangunan tahap I Pasar Bandarjo. Dimana karena molornya pembangunan, pedagang lima bulan tidak bisa menempati pasar. (ewb/bas)