KIP : Unnes Harus Transparan

1037
Handoko AS (DOK PRIBADI)
Handoko AS (DOK PRIBADI)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Universitas Negeri Semarang (Unnes) diminta bisa transparan tentang informasi terkait dasar-dasar perhitungan besaran uang pangkal yang ditolak para mahasiswa. Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng melihat, sebagai badan publik, Unnes wajib mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus.

“Permenristek Dikti 39/2017 memang memperbolehkan PTN menetapkan uang pangkal bagi mahasiswa baru, tetapi peraturan ini tidak mengatur komponen biaya dan jumlah nominal pungutan. Karena itu, pihak rektorat harus terbuka menyampaikan perhitungan-perhitungan tersebut. Terlebih salah satu yang dituntut mahasiswa berkaitan dengan transparansi keuangan Unnes,” jelas Komisioner KIP Jateng Handoko Agung Saputro, Jumat (8/6).

Keterbukaan tersebut akan menjadi prasyarat terjadinya titik temu keberatan mahasiswa dengan kebijakan kampus. Terlebih sebagai badan publik, lanjut Handoko,  Unnes belum dapat dikatakan patuh kepada prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Dalam pengamatan laman Unnes sepanjang 2016-2017, KIP Jateng melihat banyak kewajiban-kewajiban Unnes sebagai badan publik tidak terinformasikan. Misalnya saja informasi-informasi berkaitan program dan kegiatan, sumber anggaran, realisasi atau penyerapan.

“Jenis-jenis informasi tersebut wajib disampaikan tanpa ada permintaan. Sebab, informasi program dan keuangan termasuk informasi wajib berkala,” imbuh Handoko yang kembali mencalonkan sebagai Komisioner KIP periode 2018-2022 ini.

Unnes wajib mempublikasikan program dan kegiatan 2018, termasuk sumber dan penggunaan anggaran, laporan keuangan 2017, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rektor Fathur Rokhman serta pengadaan barang dan jasa.

Dijelaskan lebih lanjut, Unnes memang telah menyampaikan informasi keuangan 2014 – 2015, tetapi informasi keuangan ini sangat umum dan sulit dipahami publik. “Misalnya saja, bagaimana penggunaan dan pengalokasian UKT (uang kuliah tunggal). Laporan keuangan yang dipublikasikan Unnes tidak menjelaskan hal tersebut,” ujar mantan Komisioner KPU Kabupaten Purworejo periode 2008-2013 ini.

Kepada mahasiswa yang berdemo menolak uang pangkal, Handoko menyarankan, agar mereka menggunakan haknya untuk mengetahui transparansi keuangan Unnes dengan cara menyatakan keberatan kepada rektor atau mengajukan permintaan dokumen-dokumen terkait. Dan apabila pengajuan keberatan dan permohonan informasi ditolak pihak rektor, mahasiswa dapat mengajukan sebagai sengketa informasi di KIP Jateng. “Jadi sangat wajar mahasiswa menuntut transparansi keuangan Unnes, sebab senyatanya Unnes belum terbuka. Atas hal ini, tuntutan mahasiswa kepada rektorat dapat dilakukan dalam bentuk keberatan. Bila tidak direspon, Komisi Informasi akan menyidangkan pihak rektorat,” kata Handoko.

Terpisah, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (IKA FH Unnes) mengeluarkan pernyataan sikap terkait perkembangan dinamika internal Unnes, terutama aksi demo menolak uang pangkal. Ada 5 poin ditekankan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua IKA FH Unnes, Muhtar Said.

Muhtar menjelaskan, alumni FH Unnes mendukung aksi mahasiswa Unnes yang menuntut dihapuskannya uang pangkal, karena kebijakan ini membuka peluang terjadinya praktik “jual beli bangku’ di jalur ujian mandiri. “IKA FH Unnes mendukung agar Rektor Unnes melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada mahasiswa terhadap peristiwa penabrakan kepada mahasiswa peserta aksi oleh mobil rektor saat terjadinya aksi mahasiswa ‘Tolak Uang Pangkal’ pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018,” tulis Muhtar.

Kemudian, mengecam segala bentuk pengekangan kebebasan akademik dan berekspresi oleh pimpinan Unnes kepada civitas akademika Unnes, baik dari unsur dosen maupun mahasiswa. Pusat Bantuan Hukum IKA FH Unnes menyatakan siap menjadi kuasa hukum bagi mahasiswa yang diancam dikeluarkan dari kampus karena melakukan gerakan demokrasi.

“Mendorong kedua belah pihak (rektor dan mahasiswa) untuk duduk bersama, agar persoalan uang pangkal dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,” jelas Muhtar. (ton)