VERIFIKASI : Sidang pencocokan utang atau verifikasi Simoplas dengan para kreditur dalam kepailitan di PN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
VERIFIKASI : Sidang pencocokan utang atau verifikasi Simoplas dengan para kreditur dalam kepailitan di PN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pencocokan utang atau verifikasi PT Simongan Plastik Factory (Simoplas) dengan para kreditur dalam perkara kepailitan, berlangsung alot, meski tetap kondusif. Pasalnya, perusahaan plastik kemasan legendaris Semarang yang berdiri 1973 tersebut, sama sekali tak mengajukan perdamaian saat sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Semarang, suasana sidang sempat mengeras, selama pencocokan berlangsung, baik Direktur Simoplas, Winoto Basuki maupun Edhie Tejopurnomo, yang berseberangan. Sedangkan sejumlah kreditur diwakili kuasa hukumnya, seperti Tan Tik Khoen diwakili advokat Rintawati Samekto, sama halnya dengan Adi Gunawan Tejo Purnomo diwakili advokat Eka Windiharto.

Suasana berbeda dari perwakilan PT Simoplas yang biasanya diwakili Viktor Budi Raharjo, kini diwakili advokat Dewa dari Jakarta. Sedangkan Viktor, hanya hadir duduk di kursi sidang untuk umum.

Hakim Pengawas, Wisnunoto, sebelum menutup sidang mengatakan bahwa sidang selanjutnya pemberitahuan curator. Kemungkinan agak lama, karena waktunya mau Lebaran. Hanya saja, ia tetap meminta para pihak tak mempolitisasi untuk dilama-lamakan. “Kami bersyukur, tagihan klien kami (Tan Tik Khoen) sudah diakui dan masuk di tagihan Pak Edhie Tejopurnomo, total yang diakui Rp 12,5 miliar,” kata Rintawati Samekto usai sidang, Kamis (7/6).

Kurator perkara kepailitan Simoplas, Ferisal Taufik Rosadi, mengaku dalam pencocokan utang, total debitur yang diakui tidak sampai 20. Terkait tagihan piutang diakuinya, ada yang dibantah dan diterima, jumlahnya mencapai puluhan miliar.

Ia menyampaikan, karena debitur Simoplas tidak mengajukan perdamaian,  pihaknya menyampaikan sesuai Pasal 178 ayat 1UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka kalau tidak diajukan perdamaian otomatis harga pailit berada dalam keadaan insolvensi.

“Sidang tadi ada 2 kreditur yang dibantah. Sakim sebelum memutus mengatakan, kalau ada rapat lagi akan lama, apalagi kepotong kerja,” kata Ferisal Taufik Rosadi. (jks/ida)