Politik Uang Awal dari Korupsi

60
DEKLARASI : Seratus orang utusan dari kecamatan se-Kabupaten Magelang saat peluncuran keluarga antipolitik uang di Balkondes Wringinanom Borobudur Magelang, Rabu (6/6) petang. (Ahsan fauzi/radar kedu)
DEKLARASI : Seratus orang utusan dari kecamatan se-Kabupaten Magelang saat peluncuran keluarga antipolitik uang di Balkondes Wringinanom Borobudur Magelang, Rabu (6/6) petang. (Ahsan fauzi/radar kedu)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Magelang bertekad meminimalkan praktik politik uang dalam gelaran Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Magelang 2018. Salah satu langkahnya membentuk keluarga anti-money politic di Balkondes Wringinanom Borobudur Magelang, Rabu (6/6) sore. Deklarasi keluarga antipolitik uang diikuti 100 orang perwakilan kecamatan se-Kabupaten Magelang.

Ketua Panwaskab Magelang M Habib Shaleh menjelaskan, deklarasi ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya politik uang. “Praktik money politic itu jelas haram dan mencederai demokrasi,” kata Habib.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M Fajar SAKA menuturkan, kampanye anti politik uang paling cepat disampaikan melalui keluarga. “Jika orang tua bisa memberikan pendidikan anti-money politic, apa lagi sejak dini, maka harapannya money politic ke depannya tidak ada,” katanya.

Fajar melanjutkan, secara teknis, sosialisasi anti politik uang sangat bermanfaat bagi semua masyarakat. Meskipun banyak yang menganggap hal tersebut sudah lazim, sebenarnya praktik politik uang merupakan tindak pidana pemilu.

Sementara itu, Pjs Bupati Magelang Tavip Supriyanto mengapresiasi langkah Panwaskab Magelang yang telah mendeklarasikan keluarga antipolitik uang. “Gagasan dan langkah yang dilakukan Panwaskab Magelang ini, semoga bisa dicontoh daerah lain,” harapnya.

Tavip melanjutkan, gerakan antipolitik uang sangat penting. Sebab, praktik ini merupakan awal dari tindak korupsi. Ia membeberkan, sejauh ini lebih dari 17 kepala daerah sudah tertangkap tangan oleh KPK karena kasus korupsi. “Hal ini terjadi karena di kala mereka ingin menjabat biasanya mencari ongkos politik, sehingga saat menjabat pasti akan berpikiran bagaimana mengembalikannya seperti jual beli jabatan ataupun proyek,” jelasnya. (san/ton)

Silakan beri komentar.